Aset GBK Nilainya Jumbo, Setoran ke Negara Cuma Rp 84 M Setahun

Aset negara seperti Gelora Bung Karno (GBK) yang nilainya ditaksir ratusan triliun rupiah ternyata belum memberi kontribusi optimal ke kas negara. Pemerintah pun buka-bukaan soal masalah lama yang bikin setoran pendapatan dari GBK seret dan menyiapkan strategi baru untuk mendongkrak hasilnya.

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) buka-bukaan soal masalah yang dihadapi aset-aset negara. Menurut Wakil Menteri Sekretariat Negara Juri Ardiantoro, banyak sekali kerja sama-kerja sama yang dilakukan dengan pihak ketiga di masa lampau yang membuat komersialisasi aset negara itu jadi tidak optimal untuk memberikan pendapatan bagi negara.

"Kami memahami, ini asetnya besar sekali tapi penerimaannya dianggap masih sangat jauh dari nilai aset yang dimiliki. Tentu saja ada banyak hal, pertama memang, banyak kerja sama yang dengan pihak ketiga yang sudah dilakukan pada masa lampau, yang kami nilai tidak menunjukan keadilan, kepada pemerintah sebagai pemilik aset kira-kira begitu," beber Juri dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR, Kamis (17/7/2025).

Dia mencontohkan di GBK misalnya, ada aset komersial berupa pusat kovensi JCC, selama ini seringkali pendapatan negara dari komersialisasi yang dilakukan JCC minim. Semua terjadi karena sempat ada pihak ketiga yang mengelola aset tersebut bukan Badan Layanan Umum (BLU) GBK langsung pengelolanya.

Menurutnya, dalam satu tahun, aset JCC bisa memperoleh pendapatan hingga Rp 400 miliar, namun yang masuk kocek negara cuma Rp 10-12 miliar saja per tahun.

"Misalnya JCC, itu pada saat dikelola pihak lain yang dalam satu tahun itu pendapatan hampir Rp 400 miliar, tapi masuk ke pemerintah ke negara itu hanya Rp 10-12 miliar per tahun," kata Juri.

Kini untuk JCC sendiri pengelolaannya sudah dilakukan langsung oleh BLU GBK, dengan begitu angka pendapatan yang didapatkan jauh lebih besar bagi negara. Selama 5 bulan pertama 2025 ini saja, pendapatan negara dari JCC sudah menyentuh Rp 150 miliar.

"Sekarang sudah dikelola sendiri oleh BLU GBK dan sudah kelihatan sangat berbeda, dari Januari-Mei sudah dikelola oleh GBK sendiri sudah Rp 150 miliar," sebut Juri.

Selain itu, di GBK sendiri tidak seluruhnya merupakan aset komersial yang bisa menjadi pendapatan bagi negara. Sebagian besar, GBK digunakan untuk fungsi ruang terbuka hijau, mulai dari kegiatan olahraga hingga kebudayaan.

Dari data yang dipaparkan Juri, sejauh ini dari kawasan GBK sendiri hanya mampu menyetor PNBP kepada negara senilai Rp 84,85 miliar selama tahun 2024. Pemerintah pun mencari cara lain agar aset negara macam GBK bisa memberikan tambahan pundi-pundi rupiah bagi negara. Salah satunya adalah memberikan pengelolaan GBK ke operasi bisnis Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

"Jadi prinsipnya sama. Jadi ini dalam proses pengambilalihan pengelolaan ke Danantara tentu menjadi catatan kita untuk disampaikan ke Danantara soal apa yang dibahas hari ini," pungkas Juri.

Tonton juga Video: Komunitas Main GBK Ditagih Rp 1,9 Juta, Pramono Usul Pindah ke JIS