AHY Sebut Banyak Pungli di Sana-sini, Sopir Truk Setor sampai Rp 150 Juta

AHY Sebut Banyak Pungli di Sana-sini, Sopir Truk Setor sampai Rp 150 Juta

Heri Purnomo - detikFinance
Jumat, 18 Jul 2025 06:58 WIB
Truk melintas di Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR), Jakarta, Senin (16/6/2025). Pemerintah menargetkan aturan zero obesitas atau over dimension over loading (ODOL) atau truk obesitas berlaku paling lambat 2026. Salah satu langkah awal, yakni mengawasi pergerakan truk obesitas agar tidak melakukan pelanggaran hukum di jalan.
Foto: Andhika Prasetia
Jakarta -

Praktik pungutan liar (pungli) masih menjadi permasalahan yang serius di sektor logistik Indonesia. Pungli ini menjadi salah satu penyebab biaya logistik di Indonesia tinggi.

Ongkos yang dikeluarkan untuk pungli ini tidak sedikit. Setiap truk biasa mengeluarkan biaya hingga ratusan juta per tahun.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebutkan, setiap truk bisa mengeluarkan biaya antara Rp 100 hingga Rp 150 juta per tahun hanya untuk pungli.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ada datanya, setiap tahun harus mengeluarkan berapa untuk pungli setiap truk Rp 100-150 juta setahun," katanya usai melakukan Rapat Koordinasi Penanganan ODOL yang digelar di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Kamis (17/7/2025).

AHY mengatakan praktik pungli tersebut menjadi salah satu penyebab utama mahalnya biaya logistik di Indonesia. Ia mengatakan praktik pungli ini juga membuat para pengusaha maupun sopir truk untuk membawa beban yang berlebihan. Hal ini dilakukan untuk menekan biaya yang dikeluarkan.

ADVERTISEMENT

AHY mengatakan pemerintah saat ini tengah memetakan daerah mana saja yang akan ditindak terkait pungli ini. Ia mengatakan pihaknya menggandeng Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Polri untuk memberantas praktik pungli di Indonesia.

"Jadi, kenapa biaya logistiknya besar, menjadi mahal? Karena banyak pungli di sana-sini. Ini yang harus kita cegah dan harus kita tertibkan. Tindakan harus tegas dan jelas bagi yang melawan hukum itu. Siapapun harus kita tindak dengan tegas," katanya.

"Kalau biaya menjadi semakin efisien, tentu tidak ada lagi alasan kita harus bikin ini menjadi over dimension, overload, agar semakin murah biaya perjalanan," tambahnya.

Tonton juga video "AHY Dukung Program Zero ODOL, Singgung Laka Lantas-Jalan Rusak" di sini:

(acd/acd)

Hide Ads