.webp)
Realisasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas tahun 2024 tercatat mencapai 95,66% dari total pagu Rp 2,11 triliun. Serapan ini sedikit turun dibanding tahun lalu lantaran adanya kebijakan efisiensi perjalanan dinas yang membuat sebagian kegiatan tak terealisasi.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan pihaknya terkena automatic adjustment sebesar Rp 38,79 miliar atau 1,81% dari pagu awal Rp 2,15 triliun. Meski begitu, capaian realisasi tetap lebih tinggi dari rata-rata nasional.
"Realisasi anggaran tahun 2024 yang telah diblokir mencapai 95,66% dan ini di atas rata-rata nasional yang 93,30%," kata Rachmat dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (22/7/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rachmat menjelaskan, realisasi anggaran turun dari capaian 2023 yang mencapai 97,92% karena kebijakan efisiensi perjalanan dinas. Di sisi lain, penurunan pendapatan mencerminkan perbaikan tata kelola keuangan yang lebih ketat.
"Penurunan pada komponen pendapatan mencerminkan kinerja positif karena pada tahun 2024 tata kelola pembayaran dan pengendalian serah terima pekerjaan telah ditingkatkan, sehingga pengembalian dan denda dapat diminimalkan," ujarnya.
Rachmat memaparkan belanja pegawai terealisasi Rp 233,01 miliar atau 99,3%, meningkat signifikan akibat penyesuaian tunjangan kinerja dan pengangkatan 328 PPPK. Belanja barang terealisasi Rp 1,72 triliun (95,26%) dan belanja modal Rp 60,01 miliar (96,6%), sedikit turun karena optimalisasi anggaran tahun lalu.
Di sisi lain, total aset kementerian meningkat 2% menjadi Rp 2,68 triliun, sedangkan ekuitas turun tipis 0,23% menjadi Rp 2,53 triliun seiring akumulasi penyusutan aset tetap.
"Kementerian PPN/Bappenas kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan tahun anggaran 2024. Dengan demikian, kami berhasil mempertahankan opini WTP berturut-turut sejak 2008," tutup Rachmat.
Tonton juga video "Kemenkeu Minta Tambahan Anggaran Jadi Rp 52 T" di sini:
(shc/rrd)
