BPH Migas: Pertamina Cuci Tangan Soal Kelangkaan Minyak Tanah

Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menilai Pertamina bersikap cuci tangan dan melempar tanggung jawabnya terkait kelangkaan minyak tanah yang terjadi di beberapa daerah. Hal ini disampaikan Anggota Komite BPH Migas Trijono ketika dihubungi detikfinance, Minggu (8/7/2007)."Pertamina tidak etis. Cuci tangan dan melempar tanggung jawabnya ke BPH Migas," ujarnya.Menurutnya, berdasarkan PP No 36 tahun 2004 pasal 48 ayat 5, Pertamina bertanggung jawab atas distribusi BBM sampai ke tingkat ritel. Bahkan BPH Migas juga memberikan penugasan PSO (Public Service Obligation) kepada Pertamina untuk melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian BBM bersubsidi."Artinya Pertamina harus melaksanakan dan bertanggung jawab jangan sampai terjadi kelangkaan BBM Bersubsidi," tegasnya.Selain itu, Pertamina juga dinilai telah melanggar komitmen tertulis tertanggal 23 April 2007 yang menyatakan bahwa Pertamina hanya akan menarik 70 persen pasokan minyak tanah. Namun pada kenyataannya Pertamina menarik pasokan minyak tanah hingga 100 persen tanpa mengkoordinasikannya ke BPH Migas."Direktur Pemasarannya kirim surat tertulis ke kita bahwa setelah masuk elpiji, minyak tanah hanya akan ditarik 70 persen. Tapi pada kenyataannya ditarik 100 persen. Dan itu tidak lapor ke kita," ujarnya.Sebelumnya Dirut Pertamina Ari Soemarno menyatakan bahwa kelangkaan minyak tanah yang terjadi saat ini dikarenakan lemahnya pengawasan dalam distribusi. Pengawasan yang dimaksud seharusnya dilakukan oleh BPH Migas yang berwenang di sektor hilir."Seharusnya kita mengandalkan pengawasan yang dilakukan bersama BPH Migas. Jadi jangan dituduh karena suplainya kurang," ujarnya, Jumat (6/7/2007).Pertamina juga menyatakan telah menarik 100 persen minyak tanah di daerah yang sudah dibagikan elpiji 3 kg untuk menghindari subsidi dobel pemerintah."Untuk daerah yang sudah dikonversi, kita sediakan minyak tanah juga tapi dengan harga non subsidi," ujar Deputi Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya saat konferensi pers, Selasa (3/7/2007). (lih/nrl)