.webp)
Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 kembali mencatatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan capaian ini langsung kepada Presiden Prabowo Subianto saat memenuhi panggilan ke Istana Kepresidenan, Selasa (22/7/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Sri Mulyani menyampaikan perkembangan pembahasan anggaran yang kini tengah berjalan bersama DPR RI.
"Mengenai pelaporan dan pelaksanaan APBN 2024 yang sekarang sedang dibahas dengan Badan Anggaran (Banggar) dan insyaallah bisa sesuai dengan audit BPK bahwa laporan keuangan pemerintah pusat adalah WTP," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski sudah meraih WTP, Sri Mulyani menekankan masih ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki sesuai catatan hasil pemeriksaan BPK.
"Banyak hal yang kemudian perlu ditindaklanjuti, kita akan tetap lakukan," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua BPK Isma Yatun dalam Sidang Paripurna DPR RI menyampaikan pihaknya memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2024. Pemeriksaan dilakukan setelah LKPP diserahkan pemerintah pada 21 Maret 2025.
"Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas LKPP tahun 2024," kata Isma.
Opini WTP ini didasarkan pada Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) serta 84 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) tahun 2024. Namun demikian, dua lembaga tercatat masih mendapat opini wajar dengan pengecualian, yakni Badan Pangan Nasional dan Badan Karantina Indonesia.
(shc/rrd)
