Saatnya Depkeu Berubah Radikal

Jakarta - Departemen Keuangan melakukan perubahan besar-besaran. Tentu saja disertai dengan ongkos yang cukup besar. Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani berdalih, sudah saatnya lembaga yang dipimpinnya itu berubah secara radikal."Saya melihat Depkeu itu sedih," cerita Sri Mulyani tentang besarnya tanggung jawab para pegawai Depkeu, namun tidak diimbangi dengan gaji yang memadai.Dalam kesempatan pertemuan dengan 'Editor's Club', Jumat (6/7/2007) malam di Graha Niaga, Sri Mulyani pun buka-bukaan tentang pekerjaan besar merombak institusi Depkeu itu. Program-program yang menggebrak pun disampaikannya."Depkeu dalam satu tahun ini terjadi perubahan yang radikal dan signifikan," cerita Menkeu yang tak lupa menceritakan tentang berbagai keruwetan yang terjadi di instansinya itu.Seperti diketahui, Menkeu telah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan No 289/KMK.01/2007 dan 290/KMK.01/2007. Peraturan tersebut berkaitan dengan reformasi birokrasi, yang salah satunya mengatur tentang gaji pegawai Depkeu. Dalam salinan dokumen yang diperoleh harian Bisnis Indonesia, seluruh pegawai Depkeu mulai 1 Juli 2007 menerima kenaikan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) yang besarnya bervariasi mulai dari Rp 1,33 juta hingga Rp 46,95 juta per bulan. Total tunjangan pegawai Depkeu naik Rp 4,3 triliun.Sebuah angka yang pastinya membuat masyarakat dan tentu saja anggota Dewan gerah.Apa alasan pemberian tunjangan tersebut? Sebuah data tentang perbandingan gaji pegawai Depkeu yang notabene adalah PNS dengan gaji pegawai swasta pun disampaikan. Hasilnya? Perbedaan gaji pegawai Depkeu golongan tinggi ternyata sangat njomplang dengan rata-rata gaji yang diterima pegawai swasta.Sri Mulyani pun merasa prihatin mengingat tanggung jawab yang dipikul para pegawainya cukup besar. Ia berharap dengan pemberian tunjangan tersebut mampu memuluskan program reformasi Depkeu itu. "Tujuannya adalah agar terbentuk aparat yang profesional," jelas Sri Mulyani yang mengaku telah mengkonsultasikan masalah ini terlebih dahulu dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengakui, pekerjaan membenahi Depkeu tidaklah mudah. Ia menyebutnya sebagai pekerjaan yang ruwet, susah dan gede. Sri Mulyani pun mengakui bahwa ia harus menyewa konsultan SDM untuk membantunya.Langkahnya pun tidak akan mudah. Selain hambatan dari internal, Sri Mulyani pun harus menghadapi berbagai kritikan dari luar. Selain itu, Kementerian dan lembaga lainnya pun pasti ngiler dengan program Depkeu tersebut. Dan tentu saja, DPR pun tidak tinggal diam. Sebuah SMS yang masuk dari anggota DPR langsung menyentil soal mahalnya program reformasi Depkeu, yang dilaksanakan tanpa izin dari DPR. Namun Sri Mulyani tampaknya sangat memperjuangkan programnya tersebut."Minggu depan akan dibicarakan soal anggaran ini ke DPR," tegasnya.Pastinya, tujuan Sri Mulyani merombak program Depkeu tersebut patut didukung. Dan mudah-mudahan ongkos reformasi birokrasi yang sedemikian besar itu tidak hilang secara percuma. (qom/ir)