Pendanaan Crash Program Harus Selesai 2 Minggu

Jakarta - Departemen Keuangan diminta menyelesaikan kesepakatan pendanaan proyek 10.000 MW atau crash program dengan Cina dalam dua minggu. Hal ini terkait komplain kontraktor Cina yang belum sepaham soal penjaminan pendanaan proyek 10.000 MW. Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen ESDM J Purwono menyatakannya disela-sela rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Senin (9/7/2007). "Wapres sudah beritahu, Departemen Keuangan harus selesaikan masalah ini dalam dua minggu, sejak rapat kamis lalu," ujarnya. Isi kesepakatan yang harus diatur Depkeu itu termasuk narasi penjaminan pendanaan pemerintah. Menurut Purwono, selama ini Cina dan Departemen Keuangan masih berbeda pendapat soal. Cina ingin jaminan pendanaan pemerintah mencakup semua lingkup, namun Depkeu ingin jaminan pemerintah hanya untuk bagian-bagian tertentu saja. "Cina minta meng-cover apapun. Depkeu minta untuk hal-hal tertentu saja, yang layak dijamin pemerintah," tambahnya. Jika gagal mendapatkan pendapatan dari Cina, PLN harus menyediakan sumber pendanaan lain, seperti obligasi. PLN ditugasi pemerintah untuk menambah kapasitas listrik sebesar 10.000 MW pada 2009. Karena keuangan PLN masih belum mumpuni sebagai jaminan, maka pemerintah memberikan jaminan. Jadi jika PLN gagal bayar, maka pemerintah yang akan menanggung pendanaan tersebut. (lih/qom)