Warisan Pemikiran Kwik Kian Gie: Kritik Tajam dan Ekonomi Pro-Rakyat

Ekonom senior sekaligus mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Kwik Kian Gie, meninggal dunia pada Senin (28/7/2025) malam. Kepergian Kwik meninggalkan duka mendalam bagi banyak kalangan, khususnya di bidang ekonomi dan politik nasional.

Semasa hidupnya, Kwik dikenal sebagai sosok yang vokal, independen, dan berani menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah sepanjang kariernya sebagai ekonom publik. Ia kerap tampil sebagai pengamat yang tegas dan tidak segan melawan arus kebijakan jika dirasa tidak berpihak kepada rakyat.

Salah satu karakteristik paling menonjol dari Kwik adalah konsistensinya menolak liberalisasi ekonomi yang berlebihan. Ia secara terbuka mengkritisi dominasi lembaga-lembaga asing seperti IMF dan World Bank dalam menyetir arah kebijakan ekonomi Indonesia, terutama pasca krisis moneter 1998.

Semasa menjadi menteri, Kwik juga pernah mengalami dilema. Berdasarkan catatan detikcom, sekitar tahun 2002 pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri ingin menerbitkan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).

Kwik tegas menentang penerbitan SKL BLBI yang dianggap memberi jalan bagi kewenangan korupsi dan ketimpangan ekonomi. Namun usahanya gagal karena berhadapan dengan 'total football'. Dalam hal ini, pandangannya tak mendapat dukungan saat rapat kabinet terbatas berlangsung.

Selain itu, Kwik juga pernah menggaungkan penolakan terhadap langkah pemerintah pada tahun 2009 yang melanjutkan penjualan sejumlah BUMN strategis kepada investor asing melalui proses yang dinilainya penuh konflik kepentingan.

Para pendukung privatisasi beralasan, selama ini BUMN tidak efisien dan merugi, sehingga jika dipertahankan akan membebani anggaran negara. Sementara jika dikelola swasta, perusahaan dikelola secara profesional. Namun Kwik menilai, masalah yang melilit BUMN selama ini justru sebenarnya lebih karena persoalan manajemen yang banyak diintervensi oleh elit politik.

Kwik juga menyuarakan gagasan agar aset strategis dikuasai penuh oleh negara, bukan dikontrol atau dikelola asing. Khusus sektor pertambangan nikel, ia menyatakan bahwa pengelolaan sepenuhnya harus dilakukan oleh BUMN agar seluruh nilai tambah tetap menjadi milik bangsa dan bukan investor asing.

Lalu pada tahun 2012, Kwik juga pernah membuat heboh masyarakat dengan pernyataannya tentang utang Indonesia Rp 1.800 triliun. Menurutnya, utang-utang tersebut merupakan penipuan yang luar biasa. Utang sebesar itu sudah sangat membahayakan dan sulit dicarikan solusinya.

"Sudah sejak 30 tahun yang lalu saya sudah menulis banyak (soal utang). Contohnya lebih besar pasak dari tiang. Ini menjadi penipuan yang luar biasa. Utang itu tidak disebut utang dalam APBN, tetapi pemasukkan pembangunan dalam negeri. Jadi 30 tahun lamanya anggaran minus ditutupi utang. Anggaran harus berimbang, biar bisa disebut berimbang ya nipu," kata Kwik, usai sebuah dialog ekonomi di Hotel Millenium, Jakarta, Selasa (21/2/2012).

Di samping itu, Kwik juga pernah aktif dalam mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2019 sebagai penasihat bidang ekonomi. Perannya adalah membantu menyusun platform ekonomi kerakyatan, sesuai dengan visi nasionalisme ekonomi yang ia yakini.