Mendiang tokoh ekonomi senior Kwik Kian Gie dikenal sebagai salah satu pemikir yang memiliki kritik tajam kepada pemerintah. Semasa hidupnya, Kwik dikenal sebagai sosok yang vokal, independen, dan berani menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah sepanjang kariernya sebagai ekonom publik.
Kwik Kian Gie kerap tampil sebagai pengamat yang tegas dan tidak segan melawan arus kebijakan jika dirasa tidak berpihak kepada rakyat. Salah satunya soal pembangunan infrastruktur besar-besaran di era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Medio 2018 yang lalu, Kwik Kian Gie pernah geram dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara asal-asalan, khususnya dari sisi pembiayaannya. Infrastruktur disebut Kwik dibiayai dengan dana yang berasal dari utang. Kebetulan kala itu Kwik masuk dalam barisan pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uni pada masa Pilpres 2019.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Kenangan Kwik Kian Gie di Mata Airlangga |
"Nah, yang sekarang dilakukan dan sudah berkali-kali saya katakan adalah bahwa infrastruktur itu asal dibangun, sampai uangnya kurang pun tidak peduli, utang ke luar negeri," kata Kwik dalam diskusi di Media Center Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Jl Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, September 2018 silam.
Kwik mengaku sudah menyarankan pemerintah agar tak ngotot membangun infrastruktur dengan utang yang besar. Sebab, akan berimbas terhadap melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
"Ketika utang ke luar negeri, sudah, saya juga sudah bilang sebelum menjadi penasihatnya Pak Prabowo, sudah mengatakan bahwa ini akan mengakibatkan pembayaran bunga dalam valuta asing, mengakibatkan permintaan dolar yang melonjak," ujar Kwik kala itu.
Mendiang Kwik yang juga mantan Kepala Bappenas itu menuturkan pembangunan infrastruktur harus tepat guna dan tepat waktu. Pembangunan tidak boleh tanpa memikirkan aspek manfaat dan waktu.
(hal/rrd)