.webp)
Aksi premanisme masih menjadi persoalan serius bagi pengusaha. Menurut Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sanny Iskandar aksi premanisme terjadi di kawasan industri.
Menurut Sanny aksi premanisme muncul tidak lepas dari persoalan penyerapan lapangan kerja. Menurutnya jika penyerapan tenaga kerja tidak terjadi, ditambah adanya PHK, maka aksi premanisme terjadi.
"Memang ini nggak bisa lepas dan menyangkut masalah terkait ketersediaan maupun penyerapan lapangan kerja. Di mana memang penyerapan itu tidak terjadi atau bahkan justru malah banyak PHK itu yang jadi praktik-praktik gangguan keamanan itu ada korelasinya," ujar Sanny dalam konferensi pers APINDO di Jakarta, Selasa (29/7/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, premanisme banyak terjadi di berbagai industri, mulai dari ritel, tambang, transportasi, hingga manufaktur. Ia menyebut sektor manufaktur lah yang paling menderita karena premanisme.
Meski ada penertiban oleh aparat penegak hukum, namun belum sepenuhnya berhasil. Kerap kali informasi penertiban bocor, sehingga begitu aparat turun ke lapangan maka kondisinya menjadi kondusif.
Selain itu, aksi premanisme itu terjadi di kota atau kabupateng yang cukup banyak kawasan industri.
"Memang begitu ada operasi rapi, dan begitu tidak ada operasi kemudian terjadi. Jadi memang kalau misalnya di kantong-kantong kegiatan industri manufaktur, tentunya ya memang di Tangerang, Banten, Bekasi, Kerawang ya, Jawa Tengah, Jawa timur Jawa Timur," beber Sanny.
Aksi premanisme juga terjadi di pabrik-pabrik yang berlokasi di Kepulauan Riau hingga di Subang, Jawa Barat. Kasus di Subang berkaitan dengan proyek pabrik BYD yang sempat menjadi sorotan beberapa waktu ke belakang.
Analis Kebijakan Ekonomi APINDO Ajib Hamdani menambahkan premanisme merugikan bagi pengusaha dan negara. Ia menyebut aksi premanisme membuat ongkos produksi menjadi bertambah.
Secara jangka panjang persoalan itu juga mempengaruhi daya saing berusaha dengan negara lain. Pasalnya, premanisme akan mengganggu terciptanya low cost economy yang diperlukan bagi dunia usaha.
"Jadi sekali lagi yang kita dorong adalah dalam skala yang lebih besar, scoop yang lebih besar, yaitu mengurangi premanisme dalam segala bentuknya untuk mendorong low cost economy sehingga kompetitif kita, dan konteks domestik global juga bisa lebih meningkat," tutur Ajib.
(ily/hns)
