.webp)
Di tengah percepatan digitalisasi dan ketidakpastian global, Indonesia makin menegaskan pentingnya kedaulatan ekonomi digital. Salah satu penopang utama yang menjadi fondasi ketahanan ini adalah infrastruktur sistem pembayaran nasional yang andal dan terintegrasi.
Ekonom INDEF, Eko Listiyanto, menyoroti bahwa penguatan sistem pembayaran nasional bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Seiring masyarakat makin terbiasa dengan transaksi digital, kecepatan, keamanan, dan efisiensi menjadi faktor kunci. Data Bank Indonesia mencatat, sepanjang 2024, transaksi digital di Indonesia mencapai 34,5 miliar kali, naik 36,1% secara tahunan (year-on-year).
"Tentu saja keandalan infrastruktur sistem pembayaran yang terintegrasi akan semakin diperlukan. Lebih dari itu, tantangan keamanan digital juga semakin diperlukan seiring konsumen atau masyarakat yang semakin adaptif dengan digital," ujar Eko, di Jakarta, Rabu (30/7/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Eko, sistem pembayaran Indonesia sudah cukup tangguh menghadapi gejolak global. Meski berbagai ketidakpastian terjadi, transaksi digital tetap menunjukkan pertumbuhan, membuktikan adaptasi sistem yang solid. Salah satu aktor penting dalam ekosistem ini adalah lembaga switching, yang memungkinkan transaksi antarbank maupun non-bank berjalan cepat dan lancar.
"Misal memudahkan transfer uang untuk membayar biaya pendidikan, transaksi saat liburan, transaksi melalui EDC, top up uang elektronik, dan seterusnya," jelas Eko.
Fungsi krusial lembaga switching ini turut ditegaskan Direktur Utama PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin), Ario Tejo Bayu Aji. Menurutnya, lembaga switching ibarat membangun dan mengelola 'jalan tol digital' yang menopang kelancaran ekonomi digital nasional. Sebagai entitas milik negara yang tergabung dalam ekosistem BUMN, Jalin mengemban mandat strategis untuk menghadirkan sistem pembayaran yang efisien dan inklusif.
"Peran kami di Jalin adalah menerjemahkan kebutuhan akan integrasi dan keamanan itu menjadi sebuah layanan yang andal. Sebagai lembaga switching milik negara melalui kepemilikan BUMN, kami memiliki mandat untuk menciptakan ekosistem pembayaran yang efisien dan terhubung bagi seluruh masyarakat Indonesia," ungkap Ario.
Ia menjelaskan, lembaga switching menghubungkan bank, fintech, dan penyedia layanan tagihan dalam satu jaringan, sehingga transaksi antarbank, pembayaran tagihan, hingga top-up saldo digital bisa dilakukan secara real-time. Saat nasabah bank A mentransfer uang ke bank B, instruksi itu diproses, divalidasi, dan dikirim dalam hitungan detik-semua oleh lembaga switching yang bekerja 24 jam tanpa henti.
"Kami ibarat sebuah 'jembatan' yang memastikan pesan finansial tersebut sampai dengan selamat dan akurat, 24 jam sehari. Tanpa peran 'jembatan' ini, ekosistem pembayaran digital yang terintegrasi seperti saat ini tidak mungkin terwujud," ujar Ario.
Tonton juga video "Menkomdigi Minta Perbankan Edukasi UMKM soal Keamanan Transaksi Digital" di sini:
(rrd/rrd)
