Daerah Kaya Tolak Penghapusan DAU Non-Gaji

Jakarta - Rencana pemerintah menghapus Dana alokasi umum (DAU) non gaji bagi daerah yang kaya ditolak mentah-mentah. Pemerintah harus memberikan kompensasi berupa tambahan dana bagi hasil (DBH) bila DAU dihapus.Hal tersebut disampaikan Sekretaris Pemprov Kaltim Syaiful Teteng di sela seminar di Hotel Nikko, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (12/7/2007)."Kalau DAU dihapus maka untuk pembangunan dananya akan diambl dari belanja pembangunan, dengan demikian ini jelas sangat berpengaruh terhadap pembangunan," ujarnya.DAU yang diperoleh Kaltim saat ini mencapai Rp 2,9 triliun. Ini sangat timpang dibanding PDB regional (PDRB) Kaltim sebesar Rp 150 triliun.Jika pemerintah mau menghapus DAU, Syaiful meminta peningkatan DBH hingga 20-25 persen untuk bagi hasil minyak dan 30-40 persen untuk gas."Kalau DBH diangkat, kita bisa bernafas, angka DAU Rp 2,9 triliun itu bukan sedikit," ujarnya.Ketua Panitia Anggaran DPR Emir Moeis juga meminta pemerintah mengkaji penghapusan DAU yang sedianya akan dilakukan pada 2008."Otonomi daerah ini kan baru berlaku 6 tahun, selama 30 tahun itu daerah-daerah kaya masih terpuruk," ujarnya.Senada dengan Syaiful, Emir memandang jika DAU tetap dihapus maka DBH harus disesuaikan. "Supaya daerah penghasil tidak dianaktirikan," ujarnya. (ddn/qom)