.webp)
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan dana desa menjadi jaminan terakhir jika terjadi pelanggaran atau kerugian pada bisnis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ia menegaskan, dana desa bukan menjadi jaminan atau agunan utama.
Mantan Menteri Perdagangan itu menerangkan dalam proposal pengajuan pinjaman, jaminan yang diberikan Kopdes adalah barang pada bisnisnya.
"Dana desa tidak menjadi penjamin. Yang menjadi penjamin itu misalnya kalau (bentuk bisnis) gas, gasnya itu yang dijaminkan, kalau sembako ya sembakonya yang dijaminkan. Jadi, pinjaman itu yang dibelanjakan itulah yang menjadi jaminannya," kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (5/8/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dana desa akan menjadi bantalan atau jaminan terakhir yang digunakan jika terjadi pelanggaran, kesalahan atau kerugian pada Kopdes Merah Putih. "Sementara dana desa itu kalau misalnya terjadi sesuatu akibat kesalahan, atau namanya pelanggaran ya, nah itu baru (digunakan) terakhir," jelasnya.
"Dana desa itu istilahnya intercept, jadi kalau pengurusnya uangnya dipakai harus digantilah," tambahnya.
Dana Desa Cair Meski Belum Ada Kopdes
Kemudian, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menekankan, Dana Desa tetap akan cair meski bisnis Kopdes Merah Putih belum berjalan. Yandri mengatakan terkait detail peran Dana Desa pada operasi Kopdes Merah Putih akan tertuang Rancangan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
"Tetap (akan cair Dana Desa), tetap fokus dana desa itu tetap," ucapnya.
Dia juga membantah jika Dana Desa tidak cair jika Kopdes Merah Putih tidak berjalan. Saat ini detail peran Dana Desa yang tertuang dalam Permendes tengah masuk proses harmonisasi di Kementerian Hukum.
"Nggak, nggak, nggak begitu (Kopdes jadi syarat Dana Desa cair). Makanya masih perlu harmonisasi, draftnya sudah kami sampaikan ke Menteri Hukum, Menteri Hukum akan menjadwalkan dengan para menteri terkait untuk harmonisasi semua peraturan itu supaya tidak berbenturan. Draftnya sudah saya sampaikan, saya belum bisa ngomong apa-apa karena draft-nya baru saya sampaikan," jelasnya.
Yandri menerangkan sebenarnya dana atau pinjaman yang akan cair akan langsung disalurkan ke penyalur barang atau bisnis dari Kopdes.
"Misalkan dia pinjam Rp 100 juta buat LPG, nah 100 juta itu nggak masuk ke Kopdes, langsung ke Patra Niaga yang menyalurkan gas. Jadi, Kopdes tidak terima duit sebenarnya, tapi dia (Kopdes) akan terima barang, termasuk pupuk. Misalkan dia butuh (pinjaman) pupuk Rp 50 juta, Rp 50 juta tidak masuk ke Kopdes, langsung diberikan ke Pupuk Indonesia, nanti Kopdes menerima pupuknya," terangnya.
Ia menegaskan, dengan skema itu Kopdes tidak menerima uang dari pinjaman yang diajukan, tetapi langsung barang yang akan menjadi bisnis atau penjualannya. Yandri pun meyakini dengan begitu, Kopdes tidak akan merugim
"Sebenarnya Kopdes tidak terima duit langsung dari Bank Himbara, terima barang, kemudian mereka akan dapat untung dari situ. Inti pokoknya sebenarnya nggak mungkin rugi sebenarnya. Tapi kalau rugi, tentukan harus ada antisipasinya. Itu yang sedang kami usulkan dalam Permendesnya," pungkasnya.
Saksikan Live DetikPagi :
