Percepatan Pembangunan Papua Dimulai 8 Agustus
Jumat, 13 Jul 2007 18:16 WIB
Jakarta - Pemerintah akan memulai percepatan pembangunan wilayah Papua 8 Agustus mendatang. Percepatan pembangunan itu sesuai dengan Inpres No. 5 tahun 2007 yang diteken Presiden SBY Mei 2007. Baik pemerintah pusat maupun daerah sudah siap dengan rencana induk percepatan pembangunan Papua di berbagai bidang meliputi infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Hal tersebut disampaikan Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta usai rakor mengenai percepatan pembangunan Papua di Gedung Depkeu, Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (13/7/2007). "Itu sudah siap dilaksanakan, sehingga kita nanti dipadukan antara rencana induk dengan program yang dialokasikan melalui APBN maupun program APBD dan juga dana lainnya seperti dana alokasi khusus, dana alokasi umum. Itu tinggal disinkronisasikan. Tanggal 8 Agustus kita akan ketok memulai percepatan di papua," ujarnya.Menteri-menteri terkait yang dipimpin Menko Perekonomian akan mencanangkan program tersebut tanggal 8 Agustus 2007 di Papua. Pemerintah juga menjamin program ini akan menyentuh masyarakat Papua."Ini inpres yang sudah sangat matang, rencana induknya sudah disiapkan oleh Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat. Action plan-nya juga sudah disiapkan para menteri, jadi tinggal go termasuk dana alokasinya," kata Paskah.Anggaran yang disiapkan untuk wilayah Papua, baik dalam APBN maupun APBD, mencapai Rp 17-18 triliun. Dana tersebut berasal dari dana kementerian, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus dan dana perimbangan. Gubernur Papua Barnabas Suebu menambahkan dana otonomi khusus yang sudah disalurkan ke kampung-kampung di Papua mencapai rata-rata Rp 200 juta per kampung. Dana ini untuk melaksanakan pogram perbaikan gizi, kesehatan, pendidikan, perumahan dan pengadaaan air bersih.Ketika ditanyakan apakah program-program ini dilaksanakan pemerintah untuk mencegah gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM), Barnabas mengatakan "Iya, itu harus menyentuh perbaikan kesejahteraan dan keadilan, sangat penting bagi masyarakat di kampung."
(ard/ir)











































