.webp)
Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto merespons tentang rencana Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) melakukan restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Darmadi menyoroti tentang dana kelola Danantara yang bersumber dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia mengingatkan, penggunaannya harus sangat hati-hati dan transparan.
"Itu harus diperhatikan. Danantara ini dapat dana dari dividen, terutama dari BUMN. Nggak boleh dipakai untuk hal-hal yang sebetulnya nggak make sense, sesuatu yang tidak visible sama sekali. Kemudian dana itu habis begitu saja misalnya," kata Darmadi, ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Rabu (6/8/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Darmadi mengatakan, Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau yang lebih dikenal dengan Whoosh ini merupakan program jangka panjang dan didesain sebagai salah satu transportasi massal. Dengan demikian, belum diketahui kapan pastinya akan balik modal.
Menurutnya, program jangka panjang seperti ini perlu dikawal ketat dan dikaji lebih dalam apakah tepat Danantara ikut campur di dalamnya dari sisi pendanaan. Dalam hal ini, perlu dilihat dari sisi bisnis plan-nya.
Ia pun mencontohkan dengan langkah Danantara menyuntikan dananya ke PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Menurutnya, Garuda memiliki bisnis plan yang baik dan masuk akal sehingga DPR memberikan lampu hijau.
"Dari DPR dia kan minta persetujuan, koordinasi. Oke ternyata Garuda oke, nambah pesawat nih bisa karena dia premium price, ekuitas mereknya masih bagus dan sebagainya. Oke masuk. Ini kita lihat ini ada prospek," ujar Darmadi.
"Tapi kalau KCIC kita belum melakukan teropong, belum. Nah ini mau diselamatkan, berapa uang yang mau diselamatkan? Apakah visible nih? Karena hitungannya 100 tahun lebih, itu pun kalau konsisten. Ini bagaimana menghadapi ini? Kita harus bicara begitu," sambungnya.
Sebagai informasi, dalam catatan detikcom, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mendapatkan pinjaman dari China Development Bank (CDB) untuk menutup cost overrun atau bengkak proyek Kereta Cepat sebesar Rp 6,98 triliun atau hampir Rp 7 triliun.
Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan saat ini Danantara tengah menyiapkan berbagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan utang tersebut. Meski begitu, ia belum menjelaskan lebih detail terkait upaya apa yang akan dilakukan.
"Jadi memang kereta cepat ini sedang kita pikirkan dan segera akan kita usulkan nanti, tapi kan solusinya masih ada beberapa alternatif yang akan kita sampaikan kepada pemerintah mengenai penyelesaian daripada kereta cepat ini," kata Dony saat ditemui usia Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Rabu (23/7/2025).
Dony mengatakan, pihaknya juga tengah mendalami penyelesaian jangka panjang untuk operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung, termasuk menyangkut utang-piutang konsorsium yang cukup besar. Proses restrukturisasi ini dilakukan agar tidak mengganggu kinerja PT Kereta Api Indonesia (KAI) ke depannya.
"Tetapi kita ingin penyelesaian kali ini sebuah komprehensif dan tidak mengganggu kepada kinerja PT Kereta Api Indonesia ke depan," katanya.
Merespons hal ini, General Manager Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Eva Chairunisa menyampaikan pihaknya mendukung penuh seluruh program dan langkah yang akan diambil oleh pemerintah terkait penyelesaian utang kereta cepat.
"Saat ini KCIC juga rutin melakukan koordinasi dan rapat teknis dengan berbagai pihak untuk membahas langkah-langkah strategis guna memastikan keberlanjutan layanan Kereta Cepat Whoosh secara jangka panjang. Koordinasi tersebut melibatkan seluruh stakeholder," kata Eva saat dihubungi detikcom, Senin (4/8/2025).
Simak juga Video 'Rosan: Investasi KEK 2024 Tembus Rp 90,1 T, Serap 47 Ribu Pekerja':
(shc/rrd)
