.webp)
Dalam melakukan stabilisasi harga beras, pemerintah mengintervensi melalui penyaluran bantuan pangan beras kepada 18,27 juta penerima bantuan pangan (PBP). Badan Pangan Nasional mencatat bantuan pangan beras yang telah tersalurkan hingga 6 Agustus 2025 mencapai 300,3 ribu ton.
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyebut jumlah itu sudah mencapai 82,15% dari total target penyaluran 365,5 ribu ton. Para penerima bantuan pangan menerima sebanyak 10 kilogram (kg) beras selama dua bulan.
Skema penyaluran yang dilakukan melalui Perum Bulog ini secara satu kali distribusi kepada masing-masing penerima. Jadi masing-masing keluarga akan menerima sekaligus 20 kg beras.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi pemerintah tetap ada dan konsisten untuk melindungi masyarakat, utamanya dalam menjaga stabilitas dan juga ketersediaan beras itu sendiri bagi masyarakat. Kami mengimbau masyarakat tetap berbelanja beras sesuai kebutuhan secara bijaksana" kata Arief, dalam keterangannya, dikutip Kamis (7/8/2025).
Selain bantuan pangan beras, intervensi harga ini juga dilakukan dengan mengguyur beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) jenis medium. Adapun realisasi SPHP beras di 2025 per 5 Agustus ini total telah mencapai 192,4 ribu ton atau 12,8% dari total target 1,5 juta ton.
"Pemerintah telah berikan rambu-rambu yang jelas. Misalnya beras Bulog untuk program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), itu tentu tidak boleh diotak-atik dengan beras jenis apa pun. SPHP itu upaya pemerintah untuk penstabilan bersamaan dengan stimulus ekonomi, bantuan pangan beras," tegas Arief.
Realisasi duet intervensi beras tersebut masing-masing diklaim telah mempengaruhi harga beras secara gradual. Rerata harga beras medium per 6 Agustus jika dikomparasikan terhadap seminggu sebelumnya, tercatat ada depresiasi.
Bapanas mencatat dalam Panel Harga Pangan NFA, per 6 Agustus, rerata harga beras medium Zona 1 berada di Rp 13.923/kilogram (kg). Ini menurun 0,06 persen terhadap rerata harga seminggu sebelumnya yang berada di Rp 13.932/kg. Di Zona 2 mulai menurun 0,15% dari seminggu sebelumnya yang berada di Rp 14.637/ kg menjadi Rp 14.615/ kg per 6 Agustus. Di Zona 3 turun 1,31% dari Rp 16.588/kg ke Rp 16.370/kg.
Kemudian terkait dengan kasus pelanggaran mutu dan kualitas beras, Arief menilai langkah penindakan tegas Satuan Tugas Pangan Kepolisian Republik Indonesia (Satgas Pangan Polri) merupakan bagian dari transformasi perberasan nasional. Peningkatan kualitas beras terus diupayakan pemerintah untuk mewujudkan perlindungan masyarakat sebagai konsumen.
"Ini kan bagian dari penyelesaian atas laporan mengenai ketidaksesuaian kualitas mutu dari beras premium. Dan ini memang ranah di teman-teman Kepolisian dan kita harus menghormati mekanisme yang sedang dijalankan," ucap Arief.
"Sebenarnya ini demi memperbaiki kualitas beras nasional juga. Kalau dilihat, saya sendiri kemarin juga cek di beberapa tempat. Jadi yang dimaksud itu adalah bukan kualitas mutunya yang tidak aman secara pangan, tapi lebih ke broken-nya melebihi ketentuan. Kemudian satu lagi yaitu masalah timbangan yang tak sesuai dengan label," jelas Arief lagi.
Bagi Arief, praktik tersebut sangat merugikan masyarakat sebagai konsumen. Pemerintah pun mendorong para pelaku usaha untuk melakukan perbaikan standar mutu. Ia katakan telah ada rambu-rambu yang harus dipatuhi setiap pihak yang terlibat dalam ekosistem perberasan nasional.
"Saat ini kami berkomunikasi terus secara intensif dengan para penggiling padi. Ini saya sekarang di Gunung Kidul, nanti bertemu dengan teman-teman di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kami sering komunikasi agar syarat mutu beras dapat terus dijalankan," jelas Arief.
Simak juga Video: Zulhas Ungkap Bansos Beras Ditambah Jadi 6 Bulan
