Harga Beras di 191 Daerah Masih Mahal!

Penyaluran beras murah melalui Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) baru mencapai sekitar 1% dari target 1,3 juta ton tahun ini. Perum Bulog mencatat realisasi program stabilitas harga beras itu baru mencapai 61.467 ton.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan harga beras di sejumlah wilayah memang terpantau telah mengalami penurunan. Tetapi jumlah daerah yang mengalami kenaikan masih tinggi.

Dalam data yang dimiliki Kemendagri, pada minggu pertama Agustus 2025 tercatat sebanyak 191 Kabupaten/Kota masih mengalami kenaikan harga beras. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan pada pekan keempat Juli 2025, sebanyak 233 wilayah tercatat mengalami kenaikan harga beras.

"Data sebelah kiri (Kabupaten/Kota) itu 233 yang warna merah, 233 (Kabupaten/Kota) yang nomor 3. Sekarang faktanya datanya di 191 (Kabupaten/Kota) sebelah kanan minggu ini, artinya berkurang jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan. Tapi perlu terus kita kerjakan supaya kabupaten/kota yang menurun harga berasnya daerah makin banyak," kata dia dalam rapat inflasi yang disiarkan melalui YouTube Kemendagri RI, Senin (11/8/2025).

Tito mewanti-wanti agar distribusi SPHP perlu digencarkan karena dua bulan ke depan produksi beras akan menurun. Hal inilah yang biasanya menyebabkan harga beras terkerek naik.

"Penekanan Bapak Presiden juga untuk pengendalian harga beras. Memang sudah diprediksi produksi beras kita memang puncak itulah pada bulan Juni yang lalu dan kemudian sudah mulai beberapa daerah memasuki kemarau, kekeringan, otomatis produksi akan menurun. Ini diperkirakan sampai dengan September-Oktober beberapa daerah penghasil produksi beras itu akan berkurang," ucapnya.

Untuk itu, pihaknya meminta agar Perum Bulog bisa mempercepat penyaluran. Menurutnya Bulog dapat menggunakan kombinasi data dari BPS dan Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai acuan penyaluran beras SPHP agar tepat sasaran.

"Persoalannya bagaimana 1,3 juta ini (target penyaluran SPHP) bisa disalurkan, didistribusikan dengan mekanisme saluran yang ada dan di titik-titik yang tepat, terutama yang terjadi kenaikan-kenaikan. Jadi data BPS, data-data dari KSP ini bisa dipakai oleh teman-teman Bulog untuk membuat skala prioritas, daerah-daerah yang terjadi kenaikan harga, misalnya tadi 191 kabupaten-kota itu," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, BPS mengatakan tengah memberikan perhatian khusus pada harga beras selama Agustus 2025. Karena pada minggu pertama bulan ini harga beras pada zona 2 dan 3 yang masih mahal pada minggu pertama Agustus 2025. Kedua zona tersebut terdiri dari Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan serta Maluku dan Papua.

Sementara untuk harga beras di zona 1 Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, rata-rata nasional telah mengalami penurunan. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mencatat harga beras di zona 1 berada di bawah harga eceran tertinggi (HET) Rp 14.900/kg, yakni berada di posisi Rp 14.731/kg.

"Namun demikian untuk beras di zona 2, harga rata-rata beras sudah mencapai Rp 15.744,/kg, bahkan di Kabupaten Mahakam Ulu sudah mencapai Rp 20.685/kg, Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Barat sudah ada kisaran Rp 17.000 dan Rp 18.000/kg," jelasnya.

Kemudian harga beras di zona 3 juga masih mahal hingga mencapai di atas Rp 54.772/kg. Harga tersebut terjadi di daerah Kabupaten Intan Jaya. Sementara harga beras termurah di zona ini adalah di Kabupaten Nduga Rp 25.000/kg.

Lihat juga Video: Zulhas Usai Lapor Prabowo soal Beras Oplosan: Warga Tak Usah Khawatir