Penyaluran Beras Murah Masih Seret, Ini Penyebabnya

Penyaluran Beras Murah Masih Seret, Ini Penyebabnya

Aulia Damayanti - detikFinance
Kamis, 14 Agu 2025 07:29 WIB
Ilustrasi beras
Ilustrasi - Foto: Getty Images/iStockphoto/Fahroni
Jakarta -

Penyaluran beras murah melalui Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) masih minim. Realisasinya baru mencapai 16.741 ton, dari total target tahun ini 1,3 juta ton.

Salah satu penyebabnya adalah kesulitan penggunaan aplikasi bernama Klik SPHP oleh pedagang, sehingga memerlukan sosialisasi.

"Betul (masih jauh dari target). Memang satu karena semua ini menggunakan aplikasi (Klik SPHP), namanya ini mohon maaf kan perlu sosialisasi, teman-teman pengecer-pengecer di pasar kan sudah sepuh-sepuh, handphone yang digunakan masih jadul, sehingga nggak ada handphone android dan sebagainya," kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani ditemui di Kementerian Koodinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski begitu, pihaknya mengklaim terus membantu pedagang untuk mendapatkan beras SPHP. Kemudian, karena kendala penerapan aplikasi pada pedagang, untuk mempercepat penyaluran, gudang Bulog di wilayah melakukan penjualan beras SPHP.

"Namanya kita jualan terbatas ini kan, sampai kita nih jualnya gudang-gudang Bulog yang ada di wilayah itu juga jualan, operasi pasar, bawa truk sampai ke pasar-pasar," terangnya.

ADVERTISEMENT

Sebagai informasi, beras SPHP merupakan salah satu program pemerintah untuk melakukan intervensi harga beras saat tinggi. Beras tersebut dijual dalam kemasan 5 kg, dengan harga sesuai harga eceran tertinggi (HET) beras medium Rp 12.500/kg atau Rp 62.500/5 kg.

Sebelumnya dalam rapat inflasi di Kementerian Dalam Negeri, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto mengungkap penyaluran SPHP baru mencapai 1% dari total target 1,3 juta ton tahun ini. Dalam datanya realisasinya baru 16.7412.

"Saluran kita gunakan itu pengecer di pasar rakyat. Jumlah yang sudah menyalurkan beras SPHP 3.223 pengecer dengan kuantum 9.632, outlet binaan Pemda 722 oulet, kemudian instansi pemerintah melalui GPM, TNI Polri dan instansi lain ada 326 titik," jelasnya, dalam rapat inflasi di Kementerian Dalam Negeri.

Simak juga Video Zulhas Usai Lapor Prabowo soal Beras Oplosan: Warga Tak Usah Khawatir

(kil/kil)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads