Ketua DPR Sentil Pelaku 'Serakahnomic', dari Tambang Ilegal sampai Judi Online

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menyoroti fenomena "serakahnomic" yang dinilainya menjadi salah satu tantangan terbesar bagi kekuatan ekonomi nasional. Istilah yang dipopulerkan Presiden Prabowo Subianto itu merujuk pada perilaku serakah segelintir pihak yang mengeksploitasi rakyat dan sumber daya alam demi keuntungan pribadi.

"Sebagian kecil masyarakat, dengan segala kelebihannya, justru mengeksploitasi rakyat dan sumber daya alam melalui praktik bisnis yang manipulatif: bisnis ilegal, tambang ilegal, judi online, narkoba, penyelundupan, dan lain sebagainya," kata Puan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Puan mengungkapkan, keuntungan dari praktik semacam itu sudah melampaui batas rasionalitas ilmu ekonomi dan nilai peradaban. Menurutnya, fenomena ini bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi ancaman terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Presiden Prabowo menyebutnya dengan istilah tajam 'serakahnomic' - sebuah perilaku serakah yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini adalah persoalan serius yang harus kita hadapi bersama," tegas Puan.

Ia mengatakan, bangsa ini sebenarnya memiliki rakyat dengan etos kerja luar biasa, mulai dari petani, nelayan, buruh, guru, ojek online, hingga tenaga kesehatan di pelosok negeri. Namun, kemajuan yang dibangun justru terancam oleh segelintir pelaku yang mencari keuntungan dengan mengorbankan kepentingan bersama.

Untuk mengatasi hal ini, Puan menilai dibutuhkan pendekatan komprehensif yang mencakup politik, ekonomi, hukum, budaya, dan komitmen bersama seluruh elemen bangsa. "Kita perlu menjalankan transformasi ekonomi dan keadilan sosial yang nyata, penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu, serta kerja kolektif dalam mewujudkan transformasi nasional," ujarnya.

Dengan kebersamaan dan tekad bulat, Puan optimistis Indonesia mampu memperkuat pondasi nasional demi terwujudnya negara yang adil, maju, dan berdaulat.