Presiden Prabowo Subianto menegaskan ketahanan pangan menjadi salah satu fokus utama dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Ia menyebut pemerintah mengalokasikan dana jumbo untuk memastikan Indonesia berdaulat di sektor pangan, terutama dalam swasembada beras dan jagung.
"RAPBN 2026 kita utamakan pada 8 agenda prioritas. Pertama, kita harus terus wujudkan ketahanan pangan sebagai pondasi kemandirian bangsa. Kita harus mencapai swasembada pangan, terutama beras dan jagung. Harga-harga stabil, petani makmur, nelayan sejahtera, dan konsumen aman," kata Prabowo saat menyampaikan RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah akan mencetak sawah baru, menyalurkan pupuk bersubsidi tepat sasaran, mendukung bibit unggul,menyediakan alat dan mesin pertanian modern, hingga pembiayaan murah. Pemerintah juga akan menjamin harga pembelian gabah oleh pemerintah (HPP) agar petani tetap untung.
Dalam RAPBN 2026, pemerintah menyiapkan Rp 53,3 triliun untuk lumbung dan cadangan pangan nasional. Sementara itu, subsidi pupuk dialokasikan Rp 46,9 triliun untuk 9,62 juta ton pupuk. Bulog pun diperkuat perannya sebagai penyangga stok pangan, pelindung petani, sekaligus penjaga daya beli masyarakat.
Prabowo membeberkan, sejak awal 2025 pemerintah telah memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit. Dampaknya, produksi beras meningkat, stok beras di gudang pemerintah kini di atas 4 juta ton, harga stabil, dan kesejahteraan petani meningkat.
"Ke depan akan kita lanjutkan cerita sukses ini," tegasnya.
Tahun depan, RAPBN 2026 mengalokasikan Rp 22,7 triliun bagi Bulog untuk menjalankan tugasnya. Secara keseluruhan, dana sebesar Rp 164,4 triliun digelontorkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
(rrd/rrd)