Pemerintah Serap Utang Luar Negeri US$ 631 juta

Jakarta - Hingga akhir Juni 2007, utang luar negeri yang telah diserap oleh pemerintah mencapai US$ 631 juta. Sehingga total saldo pinjaman luar negeri menjadi US$ 62,652 miliar.Hal tersebut disampaikan Dirjen Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (18/7/2007)."Sementara pembayaran cicilan pokok per 30 Juni 2007 adalah US$ 2.596 juta, sehingga saldo akhir per 30 Juni untuk pinjaman luar negeri adalah US$ 59.084 juta," jelasnya.Sementara untuk pembayaran bunga dan biaya pinjaman luar negeri pemerintah per 30 Juni 2007 mencapai US$ 846 juta. "Akan tetapi persentase bunga dan biaya pinjaman yang dibayarkan pemerintah terus menurun, 2006 persentasenya 3,68 persen sedangkan pada akhir Juni 2007 adalah 1,43 persen," paparnya.Untuk perkembangan Surat Utang Negara (SUN), Rahmat mengatakan bahwa hingga akhir Juni 2007, posisi SUN bertambah Rp 30,93 triliun, dari Rp 748,12 triliun menjadi Rp 779,05 triliun."Jadi dapat disimpulkan, bahwa stok pinjaman luar negeri mengalami penurunan tajam sejal 2004, sedangkan stok SUN mengalami peningkatan secara signifikan," jelasnya. Rahmat menambahkan bahwa hal ini mencerminkan adanya penerapan secara konsisten kebijakan penurunan pinjaman luar negeri dan peningkatan penggunaan SUN rupiah dari pasar domestik untuk pembiayaan APBN.Selain itu bertambahnya penerbitan SUN rupiah karena semakin besarnya defisit dan kebutuhan refinancing pinjaman luar negeri yang jatuh tempo.Posisi stok utang pemerintah sementara hingga akhir tahun 2007 ini diperkirakan mencapai Rp 1.325 trilun. "Dalam hal ini pinjaman luar negeri pemerintah akan berkurang besarannya dari Rp 562 triliun di 2006 menjadi Rp 546 triliun di Juni 2007, hal ini karena komitmen pemerintah untuk mengurangi pinjaman luar negeri," jelasnya.Total yang sudah diterbitkan diperkirakan akan meningkat jumlahnya dari Rp 743 triliun di 2006 menjadi Rp 779 triliun di semester pertama akhir 2007. "Akan tetapi dari angka ini dapat dilihat bahwa kenaikkan jumlah SUN tidak signifikan, dan pemerintah dapat mengendalikan kenaikan jumlah tersebut," ujarnya. (dnl/ddn)