Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk membereskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu yang dirombak adalah jumlah komisaris.
Prabowo tampak geram karena jumlah komisaris di BUMN banyak. Hal ini yang menyebabkan perusahaan milik negara rugi.
Padahal, aset yang dimiliki bangsa Indonesia di BUMN senilai lebih dari US$ 1.000 triliun. Menurut dia, seharusnya BUMN bisa menyumbang kepada negara minimal US$ 50 miliar. Dengan begitu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga tidak akan defisit.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena itu saya memberi tugas kepada badan pengelola investasi Danantara untuk membereskan BUMN-BUMN kita. Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal, perusahaan rugi komisarisnya banyak banget," kata dalam Penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Prabowo pun menyentil keras komisaris yang menikmati tantiem besar. Bahkan, menurut Prabowo ada komisaris yang cuma rapat sebulan sekali, tapi tantiemnya puluhan miliar.
"Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiem-nya Rp 40 miliar setahun," ungkap Prabowo.
Menurut Prabowo tantiem itu hanya akal-akalan semata. Bahkan dia heran dan tidak mengerti kenapa harus ada tantiem.
"Saya potong setengah komisaris paling banyak 6 orang kalau bisa cukup 4 atau 5 dan saya hilangkan tantiem. Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu, itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem," tutur Prabowo.
Oleh sebab itu, Prabowo telah memerintahkan Danantara untuk menyetop tantiem, termasuk kepada direksi.
"Saya juga telah perintahkan ke Danantara direksi pun tidak perlu Tantiem kalau rugi dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan," tegas Prabowo.
Prabowo menambahkan jika ada direksi dan komisaris yang keberatan dengan keputusannya itu, segera mundur.
"Jadi direksi dan komisaris kalau keberatan, tidak bersedia tidak menerima Tantiem, berhenti! Banyak anak-anak muda yang mampu yang siap menggantikan mereka," tegas Prabowo.
(kil/kil)