.webp)
Pariwisata dinilai menjadi salah satu cara untuk menggenjot perekonomian suatu negara. Hal ini diungkapkan langsung oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.
Menurutnya setiap wisatawan datang, di sanalah peluang ekonomi baru bisa tercipta. Seperti terbukanya lapangan pekerjaan, masuknya investasi, hingga terciptanya kesejahteraan masyarakat di daerah sekitar destinasi wisata.
Bali, menjadi salah satu destinasi pariwisata utama Indonesia di mata dunia. Menurutnya, saat ini pariwisata Bali sudah mulai terancam dengan berbagai tantangan, mulai dari kelebihan turis, kemacetan, hingga membludaknya sampah. Maka dari itu, menurutnya pariwisata Bali perlu dibenahi lebih serius saat ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya teringat perbincangan dengan Carolyn Turk World Bank Country Director Indonesia. Ia menyampaikan, sebesar apa pun upaya kita menarik wisatawan, tidak akan banyak berarti bila kita tidak serius membenahi Bali. Terlebih lagi posisi Bali sebagai barometer utama destinasi wisata tanah air," beber Luhut dalam akun Instagram resminya, @luhut.pandjaitan, Senin (19/8/2025).
Hari ini, pihaknya dan beberapa menteri duduk bersama membahas arah pembenahan baru pariwisata, khususnya di Bali agar pertumbuhan ekonomi yang bisa semakin berkualitas dan berkelanjutan. Luhut mengajak langsung Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dan juga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani membahas strategi pemerintah dalam mengelola pariwisata.
Luhut memaparkan kajian DEN menunjukkan ekonomi Bali tumbuh pesat berkat didorong kembalinya wisatawan mancanegara, bahkan melampaui sebelum pandemi. Namun, cepatnya pemulihan ini juga memunculkan tantangan baru, yaitu kelebihan turis atau overtourism di Canggu, Kuta, dan Ubud, sampah membludak, hingga kemacetan panjang.
Pelanggaran WNA Meningkat
|
Ilustrasi/Foto: Ilustrasi liburan (Thinkstock)
|
Lebih jauh lagi, audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan banyak sekali penyalahgunaan izin usaha penanaman modal asing (PMA). Penyalahgunaan yang pertama adalah pemberian izin skala UMKM untuk usaha modal asing, hal ini dilarang secara hukum.
Selain itu, banyak sekali usaha bermodal asing yang tidak memenuhi persyaratan hukum. Ada sekitar 39,7% usaha orang asing di Bali tidak memenuhi persyaratan usaha.
"Hal ini jelas merugikan UMKM lokal. Saya dan jajaran di @dewanekonomi.id melihat, bila tidak segera ditangani, masalah-masalah ini dapat berdampak besar bagi pariwisata Bali ke depan," sebut Luhut.
DEN dan Bank Dunia, menurut Luhut, sedang menyiapkan studi komprehensif untuk merancang pengelolaan pariwisata yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Dalam jangka pendek, ada beberapa langkah yang diusulkan DEN ke pemerintah, misalnya saja perbaikan sistem perizinan OSS, penegasan penegakan hukum bagi wisatawan yang melanggar, pengelolaan sampah yang terintegrasi, serta pengembangan transportasi publik di Bali.
"Saya berharap hasil pertemuan hari ini dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor, sehingga pariwisata tidak hanya menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Bali dan semakin memperkuat popularitas pariwisata Indonesia di mata dunia," papar Luhut.
Tonton juga video "Luhut soal Megawati Absen HUT RI di Istana: Kita Berharap Lengkap" di sini:
