Menaker Tegaskan Arahan Prabowo: Tidak Ada Toleransi Bagi Pelaku Korupsi

Menaker Tegaskan Arahan Prabowo: Tidak Ada Toleransi Bagi Pelaku Korupsi

Shafira Cendra Arini - detikFinance
Kamis, 21 Agu 2025 17:47 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli
Foto: Shafira Cendra Arini
Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli bicara soal penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel oleh KPK. Dalam kesempatan itu, ia menyinggung tentang arahan Presiden Prabowo Subianto.

Sesuai dengan arahan Prabowo, lanjut Yassierli, tidak ada toleransi bagi pelaku korupsi. Ia juga telah meminta para pejabat dan jajaran Kemnaker untuk menandatangani pakta integritas.

"Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif. Maka saya sudah meminta pejabat beserta jajaran di Kemnaker untuk menandatangani Pakta Integritas dan siap dicopot apabila melakukan tindakan korupsi," tegas Yassierli, dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (21/8/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut Yassierli mengatakan, khusus menyangkut proses Sertifikasi K3, Kemnaker sudah melaksanakan Pakta Integritas dengan hampir 1.000 Perusahaan Jasa K3 (PJK3) di Indonesia. Hal ini untuk membentuk komitmen supaya tidak ada praktik suap, pemerasan, dan/atau gratifikasi.

ADVERTISEMENT

Selain pakta integritas, saya telah merotasi pegawai yang sudah lebih dari 4 tahun pada posisinya. Perbaikan proses layanan juga terus dilakukan sehingga lebih transparan dan akuntabel.

Kemnaker juga telah merevisi berbagai regulasi terkait pelayanan K3. Beberapa di antara regulasi itu yakni Permenaker 33/2016, Permenaker 5/2018, Permenaker 8/2020, dan Permenaker 4/1987 yang sudah selesai harmonisasi.

"Peristiwa ini harus dijadikan pembelajaran bersama, dan saya berharap kedepan tidak ada lagi insan Kemnaker yang terlibat praktik korupsi atau penyimpangan dalam bentuk apapun," ujar Yassierli.

Namun saat ditanya lebih lanjut tentang nasib Noel di Kemnaker ke depannya, Yassierli enggan berbicara banyak. Tapi ia memastikan bahwa akan ada penonaktifan pejabat terkait lainnya apabila terbukti melakukan aksi korupsi.

Sedangkan menyangkut Wamenaker sendiri, menurutnya keputusan penuh ada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Yassierli menyerahkan sepenuhnya persoalan itu kepada istana. Ia juga meminta masyarakat untuk menunggu kabar lebih lanjut terkait detail kasus dari KPK.

Tonton juga video "PT BDS Bandung Digeledah Kejari Terkait Dugaan Korupsi" di sini:

(acd/acd)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads