Pemerintah mengebut transformasi layanan masyarakat berbasis digital. Salah satu yang akan dimulai adalah penyaluran bantuan sosial (bansos) berbasis digital.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan Banyuwangi akan menjadi laboratorium uji coba (piloting project) penerapan teknologi pemerintahan digital dalam program bantuan sosial.
Pria yang juga merupakan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) itu menyatakan pilot project bakal dilakukan pada bulan September 2025 mendatang. Bahkan, Luhut bilang Presiden Prabowo Subianto sendiri punya rencana untuk memantau langsung program tersebut.
"Nanti bulan September, minggu ketiga kita sudah melakukan piloting. Pilot project di Banyuwangi dan Presiden akan datang sendiri dan sekarang sudah kita siapkan berapa bulan ini Banyuwangi," sebut Luhut di kantornya, bilangan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (26/8/2025).
Sistem bantuan sosial digital dirancang untuk meningkatkan akurasi penyaluran dengan menurunkan inclusion dan exclusion error, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta memungkinkan masyarakat melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri melalui aplikasi.
Proses backend nantinya akan berjalan otomatis dengan verifikasi data lintas lembaga, mulai dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BI-Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat.
Dia juga mengatakan dengan sistem digitalisasi bantuan sosial itu pemerintah dapat mengurangi kemiskinan dalam jumlah besar. Bila program ini berhasil diperkirakan akan ada 34 juta orang yang terbebas dari kemiskinan karena bantuan sosial bisa diberikan secara tepat sasaran.
"Jadi data ini penting, jadi dari misalnya kemiskinan tadi akan bisa berkurang, dari Prof. Arief dari Dewan Ekonomi bilang kalau kita lakukan ini semua kita bisa mengurangi 34 juta. Angka yang sangat signifikan untuk pengurangan kemiskinan bila ini semua berjalan," sebut Luhut.
Luhut yang diminta jadi Ketua Dewan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah baru saja menggelar rapat kerja bersama kementerian dan lembaga terkait, mulai dari Kementerian PAN-RB, Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian BUMN, Kementerian Sekretaris Negara, dan Bupati Banyuwangi.
Kehadiran lintas kementerian dan lembaga ini menegaskan komitmen untuk menanggalkan ego sektoral dan bekerja bersama demi keberhasilan transformasi digital nasional.
Mandat percepatan transformasi digital pemerintahan pertama kali diberikan Presiden Prabowo Subianto sekitar tujuh bulan lalu. Menindaklanjuti arahan tersebut, tim kecil dibentuk untuk mendalami strategi digitalisasi yang dapat dijalankan. Agenda Komite akan difokuskan pada tiga sektor utama, yakni digitalisasi program bantuan sosial, digitalisasi perizinan usaha, dan peningkatan integrasi komponen Digital Public Infrastructure (DPI).
Dalam pelaksanaannya, prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan data ditegaskan sebagai fondasi agar data bangsa tetap berada di dalam negeri dan dikelola secara aman. Komite juga akan menggelar rapat rutin setiap bulan untuk memastikan semua program berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak nyata.
Lihat juga Video: Mensos soal KPK Dalami Dugaan Korupsi Dana Bansos Rp 200 Miliar
(acd/acd)