RI Butuh Rp 280 T buat Kelola Sampah, APBD Nggak Mampu!

RI Butuh Rp 280 T buat Kelola Sampah, APBD Nggak Mampu!

Anisa Indraini - detikFinance
Kamis, 28 Agu 2025 14:35 WIB
Pemulung mengumpulkan sampah yang masih berharga di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tanjungrejo, Jekulo, Kudus, Jawa Tengah, Jumat (3/1/2025). TPA seluas 5,25 hektare tersebut mengalami kelebihan kapasitas, selain akibat meningkatnya produksi sampah dari 175 ton menjadi 200 ton per hari saat libur Natal dan Tahun Baru juga dipengaruhi kurangnya luas lahan dan keterbatasan alat berat hingga kurangnya tenaga kerja pengurai. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/foc.
Foto: ANTARA FOTO/YUSUF NUGROHO
Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menargetkan seluruh sampah di Indonesia dapat terkelola 100% pada 2029. Target itu tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Founder & CEO Waste4Change, Mohamad Bijaksana Junerosano atau Ano, menilai target tersebut sangat ambisius. Ia menyebut perlu ada 100% layanan pengangkutan sampah rumah tangga, termasuk pembangunan infrastruktur pengolahan.

"100% terkelola itu artinya semua sampah harus diangkut, jangan sampai ada yang tidak. Gimana pemerintah bisa tegas melarang buang sampah sembarangan kalau rumah di pinggir sungai saja nggak dapat layanan angkut? Jadi cakupan layanan 100% ini harus dibangun. Setelah diangkut, sampah juga wajib diolah," kata Ano dalam acara Green Summit 2025 di Graha Nandhika Sucofindo, Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Berdasarkan hitungannya, dibutuhkan minimal Rp 280 triliun agar target 100% pengelolaan sampah tercapai. Namun, APBD daerah dinilai tidak sanggup menutup kebutuhan biaya tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Untuk kelola sampah 100% di Indonesia, butuh minimal Rp 280 triliun. Masalahnya, APBD nggak mampu karena 80% habis untuk gaji pegawai dan program prioritas. Jadi wajar kita nggak bisa atasi masalah sampah dengan APBD. Kita perlu reformasi pembiayaan tanpa hanya mengandalkan APBD," jelasnya.

Ano yang juga Tenaga Ahli Bidang Persampahan Kementerian Lingkungan Hidup menyarankan agar pemda punya model bisnis agar bisa mengakses pembiayaan, termasuk lewat bank-bank Himbara.

"Modelnya begini: saya layani masyarakat, masyarakat bayar. Saya butuh Rp 100 miliar buat bangun infrastruktur, lalu kerja sama 15 tahun. Jadi sampah juga harus dilihat sebagai usaha layanan publik yang bisa dapat pembiayaan. Pemerintah tinggal bikin regulasi supaya Bank Himbara tenang kasih pinjaman ke daerah," pungkasnya.

ADVERTISEMENT

Simak juga Video Prabowo Instruksikan AHY Bentuk Satgas Kelola Sampah Nasional

(aid/rrd)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads