.webp)
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyoroti kasus korupsi yang menjerat mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel. Menurutnya pengurusan izin maupun sertifikasi terkait ketenagakerjaan ini sedari dulu memang rawan korupsi.
"Kita ingin kasus Noel ini tidak terulang. Itu Kemnaker gudangnya korupsi. Izin agent outsourcing itu potensi korupsi, izin TKA potensi korupsi, izin sertifikasi K3 potensi korupsi. Banyak perizinan di Kemnaker itu berkaitan dengan perusahaan, itu gudangnya korupsi," kata Said kepada wartawan saat aksi demonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/8/2025).
Said menjelaskan maraknya kasus korupsi dan pemerasan yang di lingkungan usaha ini membuat beban keuangan perusahaan jadi sangat berat. Alhasil perusahaan harus menekan gaji pekerja dan buruh agar bisnis mereka dapat tetap berjalan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau ada korupsi, kan biaya sertifikasi K3 naik, biaya outsourcing naik, biaya TKA naik. Itu namanya overhead cost di perusahaan. Maka labor cost, biaya buruh ditekan. Berarti kalau ada korupsi, kita semua buruh itu tidak sejahtera," paparnya.
Untuk mengatasi masalah ini, Said Iqbal menyarankan agar pemerintah khususnya badan legislatif segera mengesahkan Undang-Undang perampasan aset. Dengan begitu para abdi negara akan berpikir ulang saat ingin melakukan korupsi.
"Maka harus ada pembuktian terbalik, harus ada perampasan aset. Kunci masuknya agar tidak ada Noel-Noel yang lain atau memperkecil adalah RUU perampasan aset disahkan," tegasnya.
Sebagai informasi, Noel merupakan tersangka KPK yang pertama di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ketika ditanya apakah pemerintah akan mencari pengganti Noel, Prabowo enggan banyak bicara. Namun, ia membuka opsi soal kemungkinan pengganti Noel di Kemnaker.
"Ada nanti," kata Prabowo singkat, usai meresmikan RS PON Mardjono, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Tonton juga video "Prabowo Sindir Noel Kena OTT KPK: Saya Agak Malu" di sini:
(fdl/fdl)
