.webp)
Revisi Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi undang-undang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan begitu Badan Penyelenggara (BP) Haji akan menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, memastikan setelah Undang-undang itu disahkan, pemerintah segera menyusun pembentukan Kementerian Haji dan Umrah tersebut.
"Berkenaan dengan masalah keputusan UU haji, memang betul sudah disahkan paripurna di DPR. Kami pemerintah sedang maraton untuk mempelajari dan kemudian menyelesaikan secepatnya pembentukan Kementerian Haji sebagaimana yang diamanatkan UU tersebut. Minta waktu sebentar," kata dia Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait sosok menteri di Kementerian Haji dan Umrah tersebut, Prasetyo memberikan sinyal. Sinyal itu terarah pada Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) yang saat ini menjabat Kepala Badan Penyelenggara Haji. Namun, dia menegaskan kembali bahwa penunjukan merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
"Kemungkinan seperti itu (Kepala BP Haji menjadi menteri). Kita tunggu keputusan dari Bapak Presiden karena sepenuhnya itu menjadi hak prerogatif Bapak Presiden. Kalau sudah diputuskan menjadi kementerian, tentu sekaligus menunjuk menterinya di sana," terangnya.
Sebagai informasi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi undang-undang sehingga Badan Penyelenggara (BP) Haji kini Kementerian Haji dan Umrah. Sejumlah hal pengurusan haji akan berubah dan hijrah dari sebelumnya.
Pengesahan UU Haji dalam rapat paripurna ke-4 DPR masa persidangan tahun 2025-2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8). Rapat paripurna pengesahan revisi UU Haji dan Umrah ini turut dihadiri perwakilan pemerintah, yakni Menag Nasaruddin Umar hingga Menkum Supratman Andi Agtas.
Dalam keterangan terpisah, Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) juga telah buka suara terkait informasi dirinya yang akan menduduki Menteri Haji dan Umrah.
Informasi itu disampaikan oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang. Menanggapi itu, Irfan mengatakan semua keputusan ada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
"Itu terserah di Bapak Presiden kita, apakah siapa yang akan jadi pemimpin di Kementerian Haji yang baru ini terserah kepada beliau," ujar Gus Irfan seusai rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Gus Irfan mengatakan dia akan mengikuti arahan Presiden. Ia mengaku siap apa pun perintah Prabowo. "Kami sebagai pelaksananya manut saja, ditugaskan siap, nggak ditugaskan juga siap. Itu memang prinsip kami," ungkapnya.
Tonton juga video "Bos Maktour Penuhi Panggilan KPK soal Korupsi Kuota Haji" di sini:
(fdl/fdl)
