.webp)
Jadwal kegiatan kunjungan kerja Komisi XI DPR ke Sydney, Australia dari 26 Agustus hingga 1 September beredar luas media sosial (medsos). Kabar ini sontak mendapat perhatian netizen di tengah kondisi aksi massa memprotes tunjangan fantastis anggota DPR meluas .
Apalagi dalam jadwal tersebut ada kegiatan Sydney Maratahon. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun membantah jajarannya mengikuti kegiatan Sydney Marathon seperti jadwal yang tersebar di sosial media.
Misbakhun tidak mengetahui terkait adanya agenda Sidney Marathon. Jika memang ada agenda tersebut, itu tanpa sepengetahuan Sekretariat DPR.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak ada agenda ke Sydney Marathon atau agenda lain selain rapat dengan pihak yang sudah di konfirmasi. Dugaan saya itu itinerary yang dibuat oleh pihak travel agent yang di hire oleh pihak di luar Komisi XI dan isinya itu tanpa sepengetahuan Komisi XI dan Komisi XI tidak tahu menahu serta tidak bertanggung jawan dengan isi itinerary tersebut. Karena sejak awal Komisi XI tidak ada agenda tersebut," ujar Misbakhun dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/8/2025).
Misbakhun menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengikuti kegiatan Sydney Marathon yang akan berlangsung pada Minggu 31 Agustus 2025.
"Saya pastikan tidak ikut. Saya pastikan kalau saya lari besok pada hari minggu 31 Agustus, itu larinya di GBK. Semoga kawasan GBK masih bisa dipakai untuk olah raga," katanya.
Agenda Kunjungan Kerja
Misbakhun mengakui Komisi XI memang melakukan perjalan ke Australia dalam rangka kunjungan kerja Komisi dan Panja RUU P2SK. Kunjungan kerja ini kata Misbakhun sudah dijadwalkan sejak lama sebelum adanya demo di Jakarta.
Dalam kunjungan kerja tersebut juga Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan/BPK RI, Otoritas Jasa Keuangan/OJK, Kementerian Keuangan, dan Bank BUMN.
"Kalau Komisi XI ke Australia itu agenda adalah kunjungan kerja Komisi dan Panja RUU P2SK. Agendanya sudah lama dijadwalkan jauh sebelum ada peristiwa demo di Jakarta. Karena menurut agenda dan jadwalnya RUU P2SK harus diselesaikan di Panja pada 8 September 2025," ujarnya.
Misbakhun menambahkan selain Sydney, Komisi XI juga melakukan kunjungan kerja ke Canberra. Agendanya bertemu dengan Australian National Audit Office (ANAO) di kantor ANAO di Canberra untuk memastikan kerja sama BPK RI dengan ANAO soal pertukaran informasi, penguatan kapasitas, pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik. Kemudian juga bertemu dengan Dubes RI dan mahasiswa Indonesia yang menerima Beasiswa LPDP.
"Karena LPDP sebagai lembaga pengelolaan dana abadi pendidikan adalah bagian dari Kementrian Keuangan dimana BPPK Kemenkeu ikut hadir. Komisi XI ingin mengetahui secara langsung apakah proses penyaluran beasiswa LPDP di Australia berjalan sesuai dengan apa yang di program kan dan isu yang apa saja ada dalam penyaluran LPDP di Australia," katanya.
Sementara kunjungan ke Sidney, Komisi XI berkunjung ke Australia Payment Network (AusPayNett) untuk memperkuat dan memperkaya pemahaman penerapan payment sistem yang ideal untuk Indonesia. Termasuk penggunaan tekhnologi dan digitalisasi sistem pembayaran penggunaan QRIS atau tap NFT yang banyak dipraktekkan secara berbeda-beda pada skala teknologi pada industri dan pihak regulator.
"Payment sistem ini menjadi penting karena bank HIMBARA seperti BNI dan BTN baru saja menerapkan digital bank mereka dengan Wondr untuk BNI dan Bale untuk BTN. Sebelumnya lebih dulu Livin diaplikasikan dari Bank Bank Mandiri dan BRIMo oleh Bank BRI," katanya.
Komisi XI juga mengunjung kantor representative office Bank BNI di Sydney yang belum 1 tahun di buka di Sydney untuk mengetahui apa saja transaksi pelayanan perbankan antara Indonesia dan Australia yang dilayani. ia menambahkan, Komisi XI bersama Bank Indonesia bertemu dengan Reserve Bank of Australia (RBA) Bank Sentral Australia, yang membahas mengenai penerapan national payment gateway dalam rangka cross border transaction dan membuka peluang kerja sama QRIS Indonesia bisa dipakai di Australia.
(hns/hns)
