Ekonom Minta Pemerintah Setop Tunjangan DPR-Hentikan Efisiensi Anggaran

Aksi unjuk rasa yang kian meluas perlu segera diantisipasi oleh pemerintah. Hal ini guna menjamin keselamatan warga dan juga perekonomian Indonesia.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pemerintah masih memiliki ruang besar untuk mengambil langkah strategis agar situasi nasional tetap kondusif dan kepercayaan publik terjaga. Hal ini dilakukan dengan memenuhi tuntutan dari aksi unjuk rasa yang berlangsung belakangan ini, terutama yang berkaitan dengan perekonomian masyarakat.

"Sekarang pemerintah harus penuhi semua tuntutan publik terutama soal ekonomi. Pemerintah juga harus segera bentuk tim independen untuk penuhi tuntutan masyarakat," katanya saat dihubungi detikcom, Minggu (31/8/2025).

Pertama, Bhima mendorong pemerintah untuk mereformasi pajak yang dirasa tidak adil, karena besarnya beban yang dirasakan kelompok menengah ke bawah.

"PPN harusnya sudah diturunkan dari 11% jadi 8% agar daya beli tidak semakin merosot," katanya.

Kemudian, Bhima mendorong pembahasan Pajak Kekayaan atau wealth tax yang menurutnya menjadi instrumen baru untuk memastikan keadilan pajak. Ia juga menekankan agar pemerintah menutup kebocoran pajak industri ekstraktif. Bukan hanya fokus mengejar pajak kepada masyarakat kecil.

"Kedua, bentuk komite remunerasi gaji dan tunjangan pejabat tinggi. Gaji DPR yang tidak bayar pajak penghasilan, sampai tunjangan yang berlebihan harus dihentikan. Komite remunerasi nantinya di isi pihak independen," katanya.

Ketiga, Bhima mengatakan perlu adanya perubahan dalam susunan kabinet Presiden Prabowo, terkhusus pada tim ekonomi yang selama ini dinilai kurang tanggap terhadap kondisi nyata yang sedang dirasakan masyarakat.

Bahkan ia mendorong agar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mundur. Hal ini menurutnya, masyarakat sudah tidak percaya dengan Sri Mulyani.

"SMI (Sri Mulyani Indrawati) sudah kehilangan kepercayaan dari pembayar pajak, sebaiknya mundur," katanya.

"Keempat, rombak total RAPBN 2026. Hentikan efisiensi anggaran daerah dan pangkas alokasi anggaran pertahanan keamanan," tambahnya.

Simak Video: Tunjangan Anggota DPR Bakal Dicabut!

Simak Video: Mari Sampaikan #AspirasiTanpaAnarki