Meski skala aksi demo di sejumlah daerah relatif menurun, tetapi situasi masih dirasakan kurang kondusif oleh sejumlah pelaku usaha. Hal ini dapat dilihat dari keputusan pelaksanaan bekerja dari rumah (WFH) yang diterapkan oleh sejumlah perusahaan.
Hal ini, oleh ekonom dinilai sebagai efek dari gagalnya pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Apabila hal ini terus menerus berlangsung, dikhawatirkan para investor akan tunggang langgang meninggalkan Indonesia.
Hal tersebut diungkapkan oleh Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif CORE Indonesia. Ia meminta pemerintah bijak merespon aksi yang terjadi beberapa hari belakangan.
"Sebetulnya itu kan sudah menunjukkan bagaimana sebetulnya perspektif daripada investor khususnya kalau dalam World Competitiveness Index itu adalah investor luar terhadap keefektifan ke pemerintah, termasuk menurut saya efektivitas dari sisi kebijakan," kata Faisal dikutip dari detikFinance, Jumat (29/8).
Munculnya gelombang protes yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah pada akhirnya akan memunculkan citra buruk pelaku pemerintahan di mata dunia. Nantinya hal ini akan berpengaruh terhadap iklim bisnis dan investasi di Indonesia.
"Sudut pandang saya terhadap dampak ekonomi ini menurut saya memang akan mempengaruhi citra penegakan hukum yang berhubungan dengan iklim bisnis dan juga berusaha dan investasi di Indonesia tentu saja," kata dia.
Namun kabar baik muncul dari pasar saham. Pada hari kedua bulan September ini, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada zona hijau. Pergerakan IHSG pada Selasa (2/9) pagi terpantau naik dan mendekati level 7.900. Seperti tertulis dalam RTI, IHSG pukul 9.07 WIB berada di level 7.825,24 naik 1,15% atau 89,18 poin. IHSG dibuka pada level 7.771,33.
Kabar baik lainnya datang dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Ia mengungkapkan jika pada 2026 nanti pemerintah tidak akan menerbitkan pajak baru atau kenaikan tarif. Guna meningkatkan pendapatan dari pajak, Sri Mulyani akan melaksanakan sejumlah strategi antara lain mendorong sisi kepatuhan wajib pajak.
Sementara itu layanan pajak juga akan ditingkatkan. Salah satunya penyempurnaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax.
"Jadi program-programnya adalah terus memperbaiki, menyempurnakan Coretax, sinergi pertukaran data, transaksi-transaksi yang dilakukan di digital harus sama treatment-nya dengan transaksi non digital. Kita terus meningkatkan joint program agar dari sisi pemeriksaan data pengawasan intelijen bisa konsisten," kata Sri Mulyani.
Aksi massa yang berakhir ricuh pada akhirnya hanya merugikan masyarakat sendiri. Berbagai bentuk kerusakan fasilitas umum dan perkantoran bermuara pada penarikan uang negara untuk perbaikan.
"Ya kan harus ada perbaikan yang dananya harus ditampung lagi oleh pemerintah dan itu dari pajak rakyat juga. Barang-barang itu punya pemerintah dan itu berasal dari pajak, jadi masyarakat juga yang nanggung," kata Direktur Eksekutif Institute for Development Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad kepada detikcom, Selasa (2/9/2025).
Lalu sejauh mana situasi rusuh ini berdampak kepada Indonesia? Ikuti ulasannya bersama Tauhid Ahmad dalam Editorial Review.
Beralih ke Jawa Tengah, detikSore akan mengulas usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah Pekalongan terkait aksi penjarahan yang terjadi di sana. Seperti ditulis detikJateng, Pemerintah Kota Pekalongan membuka posko khusus untuk memfasilitasi warga yang ingin mengembalikan barang jarahan secara sukarela.
Informasi keberadaan posko tersebut sudah disebarkan hingga tingkat kelurahan, RT, dan RW. berdasarkan pantauan detikcom, beberapa orang tua yang anaknya terindikasi terlibat juga sudah mulai berkomunikasi dengan Pemkot.
Bagaimana antusiasme warga terkait usaha ini? Ikuti laporan Jurnalis detikcom selengkapnya.
Jelang matahari terbenam nanti, detikSore akan kembali mengulas dampak kericuhan dari sisi pendidikan. Membaca eskalasi demo yang terjadi di sejumlah titik di Indonesia, sekolah-sekolah yang berada dekat dengan titik-titik rawan kericuhan berinisiatif untuk melaksanakan pendidikan jarak jauh (PJJ).
Hal ini menyusul diterbitkannya surat oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Suharti pada Senin (1/9/2025). Dalam Surat No 18954/A.A4/PK.00.01/2025 tertulis jika kepala dinas pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota dapat mengatur pembelajaran dan adaptif pada daerah masing-masing. Pemberitahuan ini sehubungan dengan rangkaian unjuk pendapat dan kendala akses fasilitas publik saat ini.
Lalu bagaimana proses pelaksanaannya? Sampai kapan hal ini dilakukan? Adakah pihak yang mendorong adanya evaluasi soal hal ini? Ikuti diskusinya dalam Sunsetalk bersama Wakil Redaktur Pelaksana detikEdu.
Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.
"Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!"
(far/vys)