.webp)
Kerusuhan dan perusakan fasilitas publik imbas aksi unjuk rasa di berbagai daerah menimbulkan kerugian besar bagi negara hingga ratusan miliar rupiah. Dana yang sangat besar melayani untuk perbaikan.
Direktur Eksekutif Institute for Development Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menegaskan, dampak buruk dari kerusuhan pada akhirnya akan dirasakan masyarakat sendiri.
Kerusakan fasilitas umum hingga kantor pemerintahan menjadi dampak yang paling terlihat. Padahal, fasilitas ini dibangun menggunakan uang pemerintah, baik dari APBN maupun APBD, yang sebagian besar dananya berasal dari pajak rakyat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya kan harus ada perbaikan yang dananya harus ditampung lagi oleh pemerintah dan itu dari pajak rakyat juga. Barang-barang itu punya pemerintah dan itu berasal dari pajak, jadi masyarakat juga yang nanggung," kata Tauhid kepada detikcom, Selasa (2/9/2025).
Selain biaya perbaikan yang bersumber dari uang rakyat, kerusuhan juga berdampak pada pelayanan publik. Proses pengurusan dokumen hingga permintaan surat resmi bisa terganggu.
"Pelayanan publik jadi terganggu, tidak terlayani dengan baik. Misalnya untuk kerja atau kantor butuh surat-surat dari kepolisian seperti surat kelakuan baik. Kalau kantor terbakar dan arsip rusak, gimana bisa dilayani dengan baik. Masyarakat juga yang kena kan," jelasnya.
Menurut Tauhid, kerugian terbesar akan dirasakan jika kerusakan terjadi pada benda bersejarah seperti yang terjadi di Kediri. Benda peninggalan ini bukan hanya bernilai ekonomis, tetapi juga memiliki nilai budaya dan sejarah yang tak ternilai.
"Tapi yang berat adalah kalau yang rusak itu adalah barang-barang sejarah, yang dijarah oleh kriminal pada saat itu. Saya kira besar kerugiannya, seperti yang terjadi di Kediri atau tempat lain. Itu yang harusnya dikembalikan," tegasnya.
Kerugian Imbas Kerusuhan Demo Ratusan Miliar
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sejak 25 Agustus 2025, terdapat 107 titik aksi demonstrasi di 32 provinsi. Sebagian berakhir rusuh dan menimbulkan kerusakan pada fasilitas publik, gedung pemerintahan, DPRD, hingga kantor Polda.
Sebagai contoh di Jakarta, jumlah kerugian imbas aksi demonstrasi besar-besaran pada pekan lalu diperkirakan mencapai Rp 80 miliar. Jumlah ini naik cukup tinggi jika dibandingkan dengan perhitungan awal kerugian yang dialami Jakarta sebelumnya.
"Biaya secara total kerugian yang kemarin saya sampaikan Rp 55 miliar, termasuk dua JPO tadi, sekarang menjadi Rp 80 miliar," kata Pramono, usai pertemuan dengan Menteri PU Dody Hanggodo, di Balai Kota Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Baca juga: Ancaman Ekonomi Usai Rentetan Aksi Ricuh |
Di Solo, nilai kerugian akibat aksi demo ricuh mencapai Rp 13,8 miliar. Angka ini meliputi fasilitas umum, fasilitas sosial, dan CCTV.
"Kemarin data dari Pak Sekda sekitar hampir ya kurang lebih dari seluruhnya ya, CCTV, fasum, fasos, dan lain-lain sekiranya baru estimasi awal itu sekitar Rp 13,8 miliar," kata Wali Kota Solo Respati Ardi, Senin (1/9/2025).
Sementara di Pekalongan, kerusakan akibat demo ricuh di kantor Sekretariat Daerah (Setda) yang terjadi Sabtu (30/8) diperkirakan mencapai Rp 100 miliar. Pemkot masih menghitung kerusakan lebih detail.
"Laporan dari masing-masing dinas dan bagian sudah masuk, kalau dihitung-hitung sekitar Rp 100 miliar, bisa kurang bisa lebih. Bahkan ada potensi bertambah," jelas Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid.
Simak juga Video 'Khofifah Sesalkan Pembakaran Gedung Grahadi: Ini Cagar Budaya':
