.webp)
Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun depan sebesar Rp 22,53 triliun untuk penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan serta bantuan bencana alam. Bapanas menerima pagu anggaran sebesar Rp 233,29 miliar di 2026.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan pagu anggaran sebesar Rp 233,29 miliar pada 2026 digunakan untuk program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas Rp 89,19 miliar serta program dukungan manajemen sebesar Rp 144,09 miliar.
"Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program prioritas nasional dua, lima dan tujuh, serta implementasi Inpres No.6 tahun 2025, kami mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp 22,53 triliun pada program pemanfaatan ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan," kata Arief dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Anggaran ini akan digunakan untuk penyaluran SPHP, bantuan pangan beras, serta bantuan bencana alam. Dengan demikian, total kebutuhan anggaran tahun 2026 menjadi Rp 22,76 triliun yang terdiri atas Rp 233,29 miliar SBPA serta Rp 22,53 triliun usulan tambahan," imbuh Arief.
Berdasarkan data yang dipaparkan, Bapanas telah menetapkan sejumlah target prioritas pada 2026 dalam rangka memperkuat ketahanan pangan, menjaga stabilitas, serta memperluas akses pangan masyarakat. Bapanas menargetkan penyaluran beras SPHP sebesar 1,2 juta ton, jagung SPHP 250 ribu ton, serta kedelai 100 ribu ton pada 2026.
Selain itu, penyaluran bantuan pangan direncanakan akan dilakukan selama enam bulan kepada 18 juta keluarga dengan total volume 1,08 juta ton beras di 2026. Tahun depan, Bapanas juga akan melaksanakan gerakan pangan murah (GPM) di 514 kabupaten/kota di 38 provinsi.
Pada saat yang sama, Arief juga menyebut Bapanas belum memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) pada 2026. Untuk itu, ia mengusulkan anggaran DAK sub bidang pangan sebesar Rp 482,02 miliar. Anggaran itu akan digunakan untuk DAK fisik sebesar Rp 269 miliar, DAK non-fisik sebesar Rp 213,02 miliar.
Adapun realisasi anggaran DAK non-fisik pada 2025, per 29 Agustus sebesar Rp 1,62 miliar atau 21,54% untuk penguatan lumbung pangan masyarakat serta Rp 18,18 miliar atau 22,48% untuk pengembangan desa beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA).
"Tentunya kami berharap memperoleh dukungan dari Ibu Pimpinan dan suruh anggota Komisi IV agar usulan DAK ini dapat diperjuangkan karena manfaatnya akan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas di daerah," jelasnya.
Tahun ini, Bapanas menerima anggaran sebesar Rp 9,1 triliun yang terdiri atas Rp 178,69 miliar untuk program atau kegiatan reguler, serta Rp 8,92 triliun untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Adapun realisasi anggaran hingga 28 Agustus 2025 untuk program reguler sebesar Rp 96,46 miliar atau 53,98%. Sementara realisasi anggaran untuk penyaluran CPP Rp 2,39 triliun atau sekitar 26,8%.
Untuk realisasi bantuan pangan beras telah mencapai 361 ribu ton atau 98,79% setara Rp 4,91 triliun. Arief menyebut dengan adanya penambahan tersebut, realisasi diproyeksikan menjadi 81,96% dari Rp 9,1 triliun.
Simak juga Video 'Kepala Bapanas Dukung Rencana Bulog Dikelola Presiden Prabowo':
(acd/acd)
