.webp)
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan ada kemungkinan tidak ada program bantuan pangan beras. Informasi ini disampaikannya di saat rapat dengar pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Arief menerangkan hal itu terjadi jika usulan tambahan anggaran yang diajukannya tidak direstui pemerintah dan DPR. Tahun depan, Arief mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 22,53 triliun dari pagu indikatif anggaran yang diterima Bapanas Rp 233,29 miliar.
Sementara, program fasilitasi distribusi pangan tetap berjalan, namun dengan pola berbeda karena keterbatasan anggaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tahun depan, sepertinya bantuan pangan mungkin tidak ada, yang ada adalah beras SPHP. Jadi, bantuan pangan itu sepenuhnya uang pemerintah 100%, Bu Ketua. Tapi kalau SPHP, hanya selisihnya, jadi subsidi-nya saja. Tetap bisa memberikan yang murah," ujar Arief saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (4/9/2025).
"Fasilitasi distribusi pangan tetap ada, tapi karena anggaran kita kecil, jadi kita biasanya meminta B2B, business to business," tambahnya.
Saat ditanya lebih lanjut usai rapat mengenai kepastian bantuan pangan, Arief mengatakan bantuan pangan tahun depan bukan berarti dihapus. Namun, memang belum ada anggaran untuk menjalankan program tersebut.
"Jadi gini, dalam forum yang bagus seperti ini, kan saya sampaikan, kalau membuat perencanaan itu, anggaran harusnya kan sudah disiapkan dari sekarang untuk tahun depan. Sama kan ini kemarin, bantuan pangan dua bulan, kan baru bulan Juni kemarin. Jadi kayak unplanned, kayak nggak terencana," kata Arief.
Arief menerangkan usulan tambahan anggaran itu sudah termasuk untuk program bantuan pangan enam bulan serta stabilisasi beras SPHP selama satu tahun.
"Saya mengajukan (tambahan anggaran). Di usulan tambahan anggaran Rp22,53 triliun itu ada bantuan pangan 6 bulan sama stabilisasi SPHP 1 tahun," terang dia.
Lanjutnya, belum ada kepastian terkait realisasi program bantuan pangan di tahun depan lantaran pagu indikatif 2026 hanya sebesar Rp233,29 miliar. Pagu indikatif ini tidak mencukupi untuk penyaluran bantuan pangan.
"Yang ada pagu indikatifnya baru Rp233,29 miliar. Rencananya sudah ada, tapi belum diketok, anggarannya belum ada. Saya kan ngusulin. Rencana programnya sudah ada," tambahnya.
Simak juga Video 'Luhut Beberkan Rencana Penyaluran Bansos via Aplikasi Digital':
(acd/acd)
