Indonesia Tidak akan Kena Krisis Ekonomi Jilid II

Jakarta - Indonesia diyakini tidak akan mengalami krisis ekonomi jilid II. Indikator-indikator makro memperkuat fundamental ekonomi Indonesia saat ini.Demikian disampaikan oleh Sudradjad Djiwandono, dosen Rajaratnam School of Internasional Studies di Thailand yang juga mantan Gubernur Bank Indonesia, disela acara seminar "10 Tahun Krisis Ekonomi: Masa Kebangkitan Ekonomi Indonesia" di Hotel Dharmawangsa, Jalan Brawijaya, Jakarta, Kamis (27/7/2007)."Saya tidak melihat Indonesia akan mengulang krisis kembali," ujar Sudradjad.Namun dia menambahkan, dunia menghadapi tantangan baru yang datang dari ketidakseimbangan global. "Indonesia pun tidak terkecuali," ujarnya.Jauhnya krisis juga terlihat dari situasi makro ekonomi di Asia yang kini lebih kuat. Sehingga para pelaku pasar tidak akan membuat langkah-langkah yang bisa mengakibatkan krisis. Terlebih Asia saat ini sudah menerapkan sistem nilai tukar yang lebih fleksibel, juga didukung oleh menguatnya cadangan devisa di sebagian negara Asia."Cadangan devisa di Asia mencapai US$ 3,5 triliun dan untuk Indonesia US$ 50 miliar," katanya.Untuk situasi domestik terlihat sektor perbankan yang lebih kuat daripada masa-masa sebelum krisis."Rasio kecukupan modal (CAR) saat ini rata-rata 20 persen dengan LDR 60 persen. Di sektor korporasi eksposur utang luar negeri juga sedikit," jelas Sudradjad.Sementara Deputi Gubernur Senior BI, Miranda Goeltom menambahkan krisis 1997 dipicu antara lain adanya moral hazard dan tidak transparannya sektor perbankan di Indonesia. Serta tidak ada lembaga penjaminan simpanan yang mengakibatkan industri perbankan collaps. "Bank sentral saat itu tidak independen, sehingga tidak bisa menghukum pelanggaran dalam pemberian kredit dari perbankan," kata Miranda.Pada saat krisis lanjut Miranda, NPL perbankan rata-rata mencapai 10 persen. Tingginya NPL itu karena rendahnya pengawasan di sektor perbankan."Namun saat ini situasi perbankan Indonesia lebih baik, kualitas kredit membaik yang ditandai dengan banyaknya penurunan NPL. NPL saat ini terkonsentrasi di dua bank besar sementara pada saat krisia NPL tersebar merata di banyak bank," tutur Miranda.Yang perlu diambil hikmahnya menurut Miranda, perlu didukung adanya informasi mengenai eksposur utang pemerintah. Sektor keuangan juga perlu ditingkatkan reformasinya. Neraca pembayaran bila dibandingkan krisis juga lebih baik. Pada tahun 2006 ada surplus capital account US$ 9,6 miliar sementara pada tahun 1997 hanya US$ 5,2 miliar. (ir/qom)