.webp)
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono akan segera berkonsultasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait tambahan anggaran untuk Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.
Hal tersebut ia ungkapkan usai dilantik menjadi Menteri Koperasi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/9/2025). Ferry membutuhkan tambahan anggaran, salah satunya untuk mendukung operasional 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia.
"Nanti kami akan konsultasi dengan Menteri Keuangan yang baru juga untuk, apa namanya, karena Kementerian Koperasi kita ingin bisa menjadi kementerian kelas II yang bisa mendukung kerja 80 ribu Koperasi Desa ini untuk bisa operasional, tapi tentu kami akan berkonsultasi lebih jauh dengan Menteri Keuangan yang baru dan yang lain-lain lagi," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ferry mengatakan pemerintah telah menganggarkan Rp 16 triliun untuk mendukung Kopdeskel Merah Putih menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Ia berharap anggaran bisa benar-benar memberi manfaat untuk masyarakat desa.
"Koperasi Desa kita doakan mulai bisa operasional dan Rp 16 triliun yang sudah dialokasikan yang bisa bermanfaat sebaik-baiknya untuk masyarakat di desa-desa," katanya.
Sebelum diganti, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie mengusulkan tambahan anggaran Rp 7,85 triliun untuk optimalisasi program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih pada 2026. Sebelumnya, pagu anggaran yang diterima Kementerian Koperasi (Kemenkop) pada 2026 hanya Rp 937 miliar.
Budi Arie menyebut tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk digitalisasi Kopdeskel Merah Putih. Selain itu, tambahan anggaran itu juga digunakan untuk program pendampingan dan pelatihan.
"Dengan belum tersedianya anggaran untuk beberapa program kegiatan utama, khususnya untuk mendukung program KDKMP, izinkan kami mengajukan tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp 7,85 triliun khususnya terkait dengan kebutuhan anggaran digitalisasi 80.000 KDKMP, keberlanjutan program pendampingan dan pelatihan bagi KDKMP, tata kelola koperasi, peningkatan kapasitas anggota koperasi," kata Budi Arie saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (8/9/2025).
Tambahan Anggaran buat Kopdes Merah Putih
Budi Arie membeberkan tambahan anggaran tersebut digunakan demi kepentingan program Kopdeskel Merah Putih. Pertama, pengelolaan kelembagaan dan tata kelola Kopdeskel Merah Putih sebesar Rp 210 miliar untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan tata kelola koperasi.
Kedua, transformasi ekosistem digital koperasi sebesar Rp 480 miliar berfokus pada optimalisasi digitalisasi bagi Kopdeskel Merah Putih. Ketiga, pengembangan usaha koperasi sebesar Rp 299 miliar yang berupaya mendorong semua Kopdeskel Merah Putih dapat menjalin kemitraan usaha dan masuk dalam sebuah ekosistem koperasi nasional.
Keempat, peningkatan daya saing koperasi sebesar Rp 298 miliar yang berfokus pada peningkatan daya saing, baik dari sisi sumber daya manusia, usaha maupun produk serta layanan. Kelima, penguatan sektor keuangan koperasi sebesar Rp 184 miliar agar Kopdeskel Merah Putih memiliki tata kelola keuangan yang baik sehingga dapat mengontrol akses pembiayaan dan juga investasi dari pihak ketiga.
Keenam, pengawasan koperasi sebesar Rp 234 miliar dengan mendorong pengawasan berbasis anggota, di mana masyarakat sebagai anggota ditunjuk dalam pengawasan Kopdeskel Merah Putih, baik dari sisi kelembagaan maupun usaha.
Ketujuh, penguatan data dan informasi sebesar Rp 460 miliar. Menurut Budi Arie, data dan informasi menjadi sangat penting sehingga perlu dikelola dengan baik dan dapat dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan berbasis data agar lebih tepat sasaran dan memberi dampak yang nyata.
Kedelapan, pengembangan sumber daya manusia koperasi sebesar Rp 598 miliar. Kesembilan, dukungan pemberdayaan koperasi di daerah Rp 4,5 triliun.
"Di mana kita mendorong optimalisasi operasional KDKMP dengan menyiapkan manajer KDKMP, business assistant dan PMO atau project management officer yang semuanya untuk durasi 1 tahun serta pelatihan bagi SDM KDKMP agar KDKMP berjalan lebih kuat dan berkelanjutan," imbuh Budi Arie.
