Menkeu Janjikan Transparansi Cost Recovery Migas

Jakarta - Departemen Keuangan (depkeu) berjanji akan memperbaiki transparansi dalam pengelolaan cost recovery Kontraktor Kerjasama Migas yang selama ini dituding tidak transparan dan digelembungkan angkanya.Janji tersebut disampaikan Menkeu Sri Mulyani usai mengumumkan perubahan struktur jabatan eselon II Depkeu dikantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (27/7/2007)."Kita dari Depkeu tentu saja akan memperbaiki transparansi supaya publik paham kenapa. Kan selama ini pembagian tugas antara Depkeu sebagai pengelola keuangan negara, kemudian ESDM, kemudian dipecah lagi ada BP Migas. Dulu oleh Pertamina. Itu semua menimbulkan berbagai persoalan siapa yang harus bertanggung jawab. Dan informasi itu harusnya di-share kepada publik atau tidak?" urainya.Ia menambahkan, kalau seandainya dideteksi oleh berbagai pihak termasuk BPK bahwa kontrak-kontrak migas yang diteken pada masa lalu dianggap lemah, tentu hal ini menjadi bahan perhatian pemerintah untuk mengkajinya. "Tapi bagaimana bentuknya nanti kita lihat," jelasnya. Ia menjelaskan, pengelolaan sumber daya migas selalu sensitif terhadap berbagai faktor termasuk harga minyak dan kurs. Dan seharusnya informasi-informasi tersebut dijelaskan oleh pihak yang bertanggung jawab. Mengenai angka cost recovery 2007 yang mencapai US$ 10,4 miliar atau sekitar Rp 93,9 triliun dan mengurangi pendapatan sektor migas pemerintah, Menkeu mengatakan bahwa angka itu berdasarkan pengajuan BP Migas."Kalau sekarang concern suaranya itu kenaikannya itu wajar atau tidak. Disatu sisi, memang biaya eksplorasi meningkat karena harga minyak terus naik. Namun tetap saja fungsi BP Migas untuk meng-enforce dari kontrak-kontrak itu, termasuk melihat apakah cost yang ditagih ke pemerintah itu justify atau tidak," tandasnya. (qom/ir)