.webp)
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti perbedaan signifikan antara posisi sebagai Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan posisi barunya sebagai bendahara negara. Sebagai Menkeu, ia harus berhati-hati dalam berbicara.
Purbaya mengatakan, saat menjadi Ketua LPS tidak ada yang memonitor secara intens ucapan maupun perbuatannya. Berbeda jauh dengan posisi sebagai Menkeu, jika ada salah ucap sedikit bisa-bisa langsung dipelintir.
"Waktu di LPS sih nggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata kalau di keuangan beda Bu (Sri Mulyani), salah ngomong dipelintir sana-sini," kata Purbaya dalam Konferensi Pers usai Sertijab di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Respons soal Tuntutan 17+8
Hal ini salah satunya terkait responsnya terhadap isu 17+8 tuntutan rakyat. Respons tersebut disampaikannya tidak lama setelah ia dilantik sebagai Menkeu oleh Presiden Prabowo Subianto.
Atas hal tersebut, ia memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ia juga meminta agar masyarakat memaklumi posisinya sebagai pejabat baru. Pada kala itu ia juga masih sangat terkejut atas penunjukannya sebagai menteri.
"Ini kan saya masih pejabat baru di sini, menterinya juga menteri kagetan, jadi kalo ngomong katanya kalo kata Bu Sri Mulyani gayanya Koboi," ujar Purbaya sembari tersenyum.
Purbaya Siap Dikritik
Purbaya mengatakan, dirinya akan berusaha sebaik mungkin untuk belajar dan beradaptasi di posisi barunya itu. Ia memastikan, dalam waktu beberapa bulan ke depan, ia siap untuk dikritik habis-habisan.
Dirinya juga akan meminta petunjuk dari menteri sebelumnya, Sri Mulyani, dalam menjalankan amanah barunya. Harapannya, kebijakan fiskal Indonesia bisa semakin bagus dan kondisi ekonomi lebih baik.
"Jadi ke depan teman-teman media, mohon beri saya waktu untuk bekerja dengan baik. Nanti kalau beberapa bulan baru kritik habis-habisan," kata dia.
Simak juga Video 'LPS, Pilar Literasi Keuangan Indonesia':
(shc/ara)
