.webp)
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono buka suara terkait usulan penambahan anggaran Kementerian yang dipimpinnya sebesar Rp 7,85 triliun. Dalam hal ini dirinya akan berkonsultasi dengan Badan Anggaran DPR RI dan Kementerian Keuangan untuk menyesuaikan besaran tambahan dana ini agar tetap sesuai dengan kondisi APBN 2026.
Hal tersebut ia ungkapkan usai melaksanakan prosesi serah terima jabatan (sertijab) dari Budi Arie Setiadi di Kantor Kementerian Koperasi siang tadi. Namun Ferry menegaskan tambahan anggaran ini masih berupa usulan sehingga besar kemungkinan akan ada perubahan nilai.
"Itu kan baru dibahas di rapat dengar pendapat. Tentu kita akan menyesuaikan juga dengan kondisi APBN kita. Tentu kita akan menyesuaikan dengan badan anggaran dan Kementerian Keuangan yang kemarin kami usulkan di Komisi 6 adalah merupakan usulan," kata Ferry usai Sertijab di Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan, Selasa (9/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan tambahan anggaran ini sangat diperlukan mengingat pihaknya perlu mempersiapkan berbagai dukungan operasional Kopdeskel Merah Putih meliputi pembentukan sistem informasi manajemen koperasi, pembentukan skema bisnis koperasi, hingga persiapan penyaluran hasil produksi koperasi dan lain sebagainya.
"Karena memang beban dari Kementerian Koperasi dalam rangka operasionalisasi Koperasi Desa itu sangat berat," ucapnya.
Selain itu ia mengatakan Kemenkop juga membutuhkan tambahan dana untuk melakukan pelatihan terhadap banyak Kopdeskel Merah Putih agar usaha mereka dapat terus berjalan dan berkelanjutan.
"Tetapi pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Koperasi sudah berjalan untuk mempersiapkan pengurus-pengurus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini siap untuk membuat proposal bisnis yang nanti akan didampingi oleh masing-masing bank Himbara," paparnya.
Di luar itu, Ferry juga sempat menyinggung soal pencairan dana sebesar Rp 16 triliun dari pemerintah untuk mendukung pendanaan usaha Kopdeskel Merah Putih. Ia mengatakan dana pinjaman modal ini menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang disalurkan melalui empat bank BUMN.
Dalam hal ini, ia mengaku sudah melakukan sosialisasi terkait penyediaan dana modal usaha ini bersama Kementerian BUMN dan perwakilan bank milik negara terkait. Ia berharap anggaran bisa benar-benar memberi manfaat untuk masyarakat desa.
"Akhir minggu ini sebenarnya kami sudah ada kegiatan sosialisasi di Jawa Timur dengan Pak Wakil Menteri BUMN bersama dengan Bank Himbara dan untuk selanjutnya di minggu berikutnya akan kita lakukan di beberapa titik," terang Ferry.
Sebelum diganti, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie sempat mengusulkan tambahan anggaran Rp 7,85 triliun untuk optimalisasi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih pada 2026 nanti. Sebelumnya, pagu anggaran yang diterima Kementerian Koperasi (Kemenkop) pada 2026 hanya Rp 937 miliar.
Budi Arie menyebut tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk digitalisasi Kopdeskel Merah Putih. Selain itu, tambahan anggaran itu juga digunakan untuk program pendampingan dan pelatihan.
"Dengan belum tersedianya anggaran untuk beberapa program kegiatan utama, khususnya untuk mendukung program KDKMP, izinkan kami mengajukan tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp 7,85 triliun khususnya terkait dengan kebutuhan anggaran digitalisasi 80.000 KDKMP, keberlanjutan program pendampingan dan pelatihan bagi KDKMP, tata kelola koperasi, peningkatan kapasitas anggota koperasi," kata Budi Arie saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (8/9/2025).
(igo/fdl)
