DPR Temukan Banyak Masalah dalam Distribusi Pupuk Subsidi

DPR Temukan Banyak Masalah dalam Distribusi Pupuk Subsidi

Retno Ayuningrum - detikFinance
Kamis, 11 Sep 2025 19:30 WIB
Suasana dome Gedung Nusantara DPR atau Gedung Kura-Kura di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/5/2022).
Foto: Rengga Sancaya
Jakarta -

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan sejumlah kementerian/lembaga, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Danantara, hingga PT Pupuk Indonesia. Rapat tersebut membahas finalisasi penelaahan BAKN terhadap tata kelola pupuk bersubsidi.

Wakil Ketua BAKN DPR RI, Herman Khaeron, menilai program pupuk subsidi masih banyak masalah. Ia kerap mendengar keluhan bahwa petani masih kekurangan pupuk bersubsidi.

"Subsidi pupuk ini kan masih banyak masalah. Misalkan, kita sering kali mendengar para petani kekurangan pupuk bersubsidi. Pada sisi lain penyaluran pupuk bersubsidi enggak 100%. Dan inilah yang kemudian ada beberapa hasil temuan," katanya usai rapat, Kamis (11/9/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berangkat dari situ, Herman mengatakan pihaknya ingin melahirkan rekomendasi terbaik, termasuk terkait sistem distribusi dan harga pokok produksi pupuk di pabrik. Hal ini dilakukan agar dapat semakin menurunkan biaya produksi. Dengan menekan harga pokok produksi, Herman menyebut anggaran pupuk bersubsidi bisa lebih hemat.

"Maka dengan besaran biaya yang ada atau besaran subsidi yang ada, kuantum pupuknya bisa ditingkatkan. Atau kalau kuantum pupuknya tetap Rp 9,55 juta, maka dana subsidinya akan bisa kita perkecilkan," jelasnya.

ADVERTISEMENT

Herman menerangkan pihaknya telah membagi tugas masing-masing kementerian/lembaga untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, termasuk Danantara. Menurutnya, Kementerian Keuangan harus membuat skema subsidi lain di luar subsidi langsung.

Di sisi lain, ia juga mendorong agar investasi pabrik pupuk tetap berjalan ke depannya. Untuk Danantara, Herman menyebut badan pengelola investasi tersebut akan berfokus pada pembangunan maupun revitalisasi pabrik agar lebih efisien, bahkan bisa menarik investasi lain serta menekan impor komponen pupuk.

"Misalkan kan sekarang 60 persen komponen masih impor, masih tergantung impor 60 persen. Makanya kalau 60 persen impor ini bisa dipotong, mata rantainya lebih murah. Maka ada kemungkinan kita bisa menghemat dari 60 persen ketergantungan biaya atas komponen tersebut," imbuhnya.

Rapat BAKN dengan sejumlah kementerian/lembaga digelar tertutup. Rapat dimulai sekitar pukul 14.30 WIB dan selesai sekitar pukul 16.45 WIB. Berdasarkan pantauan detikcom, rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Iqbal Shoffan Shofwan, hingga Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi.

(rea/fdl)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads