Program Lahan Gambut Terkendala Biaya

Jakarta - Pelaksanaan program percepatan rehabilitasi dan revitalisasi kawasan pengembangan lahan gambut di Kalimantan Tengah terhambat masalah pendanaan. Hal ini diungkapkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agus Terasnarang dalam Lokakarya koordinasi dan sinkronisasi atas rencana aksi tim nasional percepatan rehabilitasi dan revitalisasi kawasan pengembangan lahan gambut di Kalimantan Tengah, di Hotel Sahid Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta, Selasa (31/7/2007). "Sebagian besar Kementerian dan Lembaga terkait belum menganggarkan dananya di tahun ini untuk program tersebut karena mereka terbatas Pagu," ujarnya. Agus menyebutkan bahwa di 2007 rekapitulasi dana dari Kementerian dan Lembaga untuk program yang dibuat berdasarkan Inpres No.2/2007 ini sebesar Rp 256,065 miliar. "Jika pada tahun 2008 belum ada anggaran dari Kementerian dan Lembaga untuk program ini, maka ditakutkan akan mengganggu pelaksanaan program dan tidak akan mencapai target penyelesaian di 2011. Jadi saat ini Kementerian dan Lembaga belum mencantumkan anggaran sesuai dengan Inpres," ujarnya. Untuk tahun 2008, sebenarnya dana anggaran yang direncanakan oleh Kementerian dan Lembaga secara keseluruhan untuk program tersebut adalah Rp 2,975 triliun, jika anggaran di 2007 dipenuhi semua. "Untuk program ini, memang ada 1,4 juta ha lahan gambut yang menjadi lokasi pelaksanaan, yang akan dikonservasi sebanyak 80 persen dan 20 persen untuk budidaya," jelasnya. Menanggapi hal ini, Menko Perekonomian Boediono mengatakan bahwa pemerintah melalui lokakarya sedang mensinkronkan terlebih dahulu mengenai alokasi anggarannya. "Jadi agar tidak ada duplikasi penyediaan barang atau program dalam penggunaan dananya, selain itu untuk kebutuhan dana kita akan identifikasi dana untuk program ini di 2007 atau nanti yang lebih konkrit untuk 2008," ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, Meneg PPN/Ketua Bappenas Paskah Suzetta yang bertindak sebagai panitia pelaksana mengatakan bahwa untuk anggaran dana program ini, pemerintah mengutamakan dari APBN. "Tapi kita juga memakai dana dari APBD dan juga alternatif dari program debt swap, potensi debt swap kita keseluruhan sekitar US$ 300 juta," ungkapnya. (dnl/ir)