Pemerintah akan menggelontorkan paket stimulus ekonomi 2025 yang terdiri atas 8 program akselerasi, 4 program lanjutan, dan 5 program penyerapan tenaga kerja.
Kelompok pekerja lepas tanpa kontrak, seperti pengemudi ojek online (ojol), menjadi salah satu yang akan mendapatkan manfaatnya.
Salah satu program akselerasi dalam paket stimulus ekonomi 2025 adalah bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja transportasi online/ojol, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik selama enam bulan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Fithra Faisal, mengatakan diskon iuran ini mencapai 50% dengan target penerima hingga 731.361 orang.
"Insentif dari stimulus ekonomi ini juga melindungi pekerja informal. Mereka mendapat perhatian khusus dari pemerintah," kata Fithra, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (17/9/2025).
Selain itu, pemerintah juga memberikan program perbaikan kualitas permukiman bagi pekerja lepas (gig worker). Beberapa daerah akan menjadi proyek percontohan, termasuk DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Batam.
"Untuk gig economy yang mayoritas berada di sektor informal, mereka diprioritaskan untuk mendapatkan perumahan yang layak," ujar Fithra.
Menurut Fithra insentif stimulus ekonomi ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah, tetapi juga menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja baru.
Penyediaan lapangan kerja tersebut melalui program magang, serta lewat program-program unggulan pemerintah seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.
"Jadi ini full coverage. Dari sisi kesejahteraan masyarakat tersedia, dari sisi demand juga konkret dengan adanya subsidi pangan dan subsidi pajak yang ditanggung pemerintah. Semua aspek diperhatikan sebagai jawaban atas concern masyarakat yang sempat mengemuka dalam beberapa pekan terakhir," jelasnya.
Fithra menambahkan, paket stimulus ekonomi ini juga didukung salah satu kebijakan pemerintah berupa pemindahan memindahkan dana sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke enam bank nasional.
"Jadi memperbaiki likuiditas sekaligus menciptakan channeling ke sektor riil. Karena kan percuma kalau kita membanjiri likuiditas tapi sektor riilnya itu belum bergeliat. Makanya pemerintah melakukan akselerasi ini untuk melakukan penciptaan ruang-ruang ekonomi," kata dia.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menyiapkan anggaran Rp 16,23 triliun untuk membiayai delapan stimulus perekonomian di sisa waktu 2025. Stimulus tersebut berbentuk perluasan pembebasan pajak penghasilan hingga tambahan bantuan sosial hingga akhir tahun.
Daftar 8 Stimulus 2025:
1. Program magang lulusan perguruan tinggi (maksimal fresh graduate 1 tahun)
2. Perluasan PPh pasal 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata
3. Bantuan Pangan periode Oktober-November 2025
4. Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi BPU transportasi online/ojol (termasuk ojek pangkalan, sopir, kurir, dan logistik) selama 6 tahun
5. Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan
6. Program Padat Karya Tunai (cash for work) Kementerian Perhubungan dan Kementerian PU
7. Program Deregulasi Implementasi PP28/2025
8. Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta): peningkatan kualitas permukiman dan penyediaan tempat untuk gig economy