.webp)
Sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih menghadiri Rapat Koordinator (Rakor) bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Rapat ini mulai pukul 10.30 WIB hingga sekitar 12.30 WIB.
Jajaran menteri yang hadir, yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, hingga Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KP) Didit Herdiawan. Airlangga menjelaskan rapat tersebut membahas terkait pelaksanaan paket ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
"Yang pertama 8 program paket yang diberlakukan di tahun 2025, yaitu program magang perguruan tinggi yang targetnya 20.000 dengan uang saku sebesar UMP," kata Airlangga di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Airlangga menjelaskan program tersebut akan berlangsung selama enam bulan, di mana tiga bulan di 2025 dan 3 bulan di awal 2026. Airlangga membuka kemungkinan program tersebut dapat dilanjutkan usai melihat evaluasi program tersebut.
Kemudian, paket untuk pajak penghasilan (PPh) pasal 21 untuk pekerja di sektor pariwisata dengan gaji di bawah Rp 10 juta. Lebih lanjut, bantuan pangan yang mulanya hanya berupa beras 10 kg. Saat ini ditambahkan Minyakita 2 liter.
"Kemudian bantuan pangan tadi ditambahkan selain 10 kg beras untuk 2 bulan, ditambahkan 2 liter minyak kita. Sehingga ini targetnya kepada 18,3 juta KPM," jelas Airlangga.
Kemudian bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dengan target kepada 731.361 pekerja, diberikan diskon 50% selama 6 bulan ke depan. Airlangga menerangkan evaluasi ini akan diberlakukan terus menerus.
"Jadi diskon untuk sektor ini diberlakukan terus menerus. Kemudian manfaat layanan tambahan untuk KPR, KPH juga targetnya tahun ini 1.000 rumah tentu akan dilanjutkan tahun depan dan akan dibahas teknis antara BPJS dan perbankan," tambah Airlangga.
Kemudian program padat karya tunai (cash for work) yang menyasar ke 215.421 pekerja baik dari Kementerian PU dengan anggaran sebesar Rp 1,93 triliun dan Kementerian Perhubungan Rp 1,36 triliun.
"Kemudian juga dari Kementerian Pariwisata dan Kementerian Perhubungan juga dibahas tadi terkait dengan paket hari Nataru dan juga Harbolnas. Di mana di situ dipersiapkan PPN ditanggung pemerintah untuk tiket pesawat dan juga jasa transportasi di hari tertentu, waktu tertentu seperti yang lalu kita berikan 50%," jelas Airlangga.
Selain itu, rapat itu juga membahas terkait percepatan deregulasi, terutama rencana detail tata ruang (RDTR) yang akan diintegrasikan kepada sistem OSS. Penerapannya akan diberlakukan mulai per 5 Oktober.
"Jadi fix positif diberlakukan di 5 Oktober diharapkan perizinan akan semakin mudah. Tadi juga hadir Gubernur DKI yang mendorong pilot project baik untuk perumahan maupun untuk renovasi rumah maupun untuk gigs ekonomi dimana pemerintah DKI punya anggaran Rp 2,7 triliun untuk merealisasikan program ini," imbuh Airlangga.
Kemudian ada juga paket ekonomi lanjutan pada 2026 terkait, pph ditanggung pemerintah (DTP) untuk padat karya dan pariwisata. Untuk pajak pertambahan nilai (PPN) DTP properti, pemerintah akan menanggung hingga Rp2 miliar. Program ini akan diberlakukan hingga 2026.
"Ditambah lagi PPN DTP tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk pembelian rumah sampai Rp 5 miliar. Maka Rp 2 miliarnya ditanggung pemerintah sisanya ditanggung oleh pembeli," terang Airlangga.
Tonton juga video "Pemerintah Rilis 8 Stimulus Ekonomi, Ini Rinciannya" di sini:
(acd/acd)
