.webp)
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 15,66 triliun untuk delapan paket ekonomi semester II-2025. Dari total anggaran itu, sebanyak Rp 12,79 triliun berasal dari APBN dan non-APBN Rp 2,87 triliun.
"Total APBN Rp 12,79 triliun untuk paket ekonomi semester-II dan non-APBN terutama dari BPJS adalah Rp 2,87 triliun. Ini kita jalankan, seluruh aturan kita siapkan," kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kita, di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).
Suahasil menjelaskan saat ini pihaknya sedang menyiapkan serta mendesain alokasi anggaran untuk masing-masing program. Berdasarkan data yang dipaparkan, program magang lulusan perguruan tinggi menyasar 20 ribu orang dengan anggaran sebesar Rp 198 miliar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lalu, program perluasan PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) menargetkan 552 ribu pekerja dengan estimasi anggaran sebesar Rp 120 miliar. Untuk merealisasikan program ini, diperlukan revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 10 tahun 2025.
Program bantuan pangan menargetkan 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan estimasi anggaran sebesar Rp 7 triliun. Lalu, bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) serta jaminan kematian (JKM) dengan diskon 50% untuk enam bulan. Estimasi anggaran sebesar Rp 18,4 miliar yang ditanggung oleh BP Jamsostek.
Program manfaat layanan tambahan perumahan menyasar 1.050 unit dengan estimasi anggaran Rp 150 miliar yang ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Untuk program padat karya tunai (cash for work) dengan menargetkan 609.465 orang dengan alokasi anggaran Rp 3,6 triliun untuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Rp 1,8 triliun untuk Kementerian Perhubungan.
Lalu, program percepatan deregulasi terkait rencana detail tata ruang (RDTR) digital dan integrasi ke sistem OSS dialokasikan anggaran Rp 175 miliar. Terakhir, program perkotaan dengan peningkatan kualitas permukiman dan penyediaan tempat untuk gigs economy dengan estimasi anggaran Rp 2,7 triliun.
"Kita sekarang sedang desain dan menyiapkan alokasi anggaran untuk program paket ekonomi, seperti program magang, perluasan PPh 21 DTP, bantuan pangan, bantuan iuran JKK, JKM," terang Suahasil.
