.webp)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota dewan atas disetujuinya RAPBN menjadi undang-undang.
"Atas nama pemerintah kami menyampaikan apresiasi setingginya pimpinan dan seluruh anggota dewan atas dukungan dan persetujuan RAPBN menjadi Undang-Undang melalui proses pembahasan yang sangat konstruktif dan menampung aspirasi dan harapan yang berkembang di masyarakat," kata Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke 5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026, di Gedung DPR RI, Selasa (23/9/2025).
Purbaya menerangkan APBN 2026 dirancang pertama kali di pemerintah Presiden Prabowo Subianto di mana mengimplementasikan visi dan misi untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi hijau menuju Indonesia yang tangguh. Purbaya menyebut APBN 2026 didesain untuk mendorong aktivitas ekonomi berputar lebih cepat dan tumbuh lebih tinggi, sektor riil bergerak serta meningkatkan daya beli masyarakat sehingga dapat akselerasi tercapainya kesejahteraan yang berkeadilan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"APBN tahun 2026 akan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat adil dan makmur," tambah Purbaya.
Dalam APBN 2026, terdapat beberapa program prioritas pemerintah seperti ketahanan pangan yang ditetapkan sebesar Rp 164,7 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk swasembada pangan, stabilisasi harga pangan, kesejahteraan petani dan nelayan. Program prioritas kedua, ketahanan energi dengan alokasi anggaran Rp 402,4 triliun yang akan digunakan untuk peningkatan lifting migas, percepatan transisi energi, serta stabilisasi harga.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu prioritas terbesar APBN 2026 dengan alokasi Rp 335 triliun. Kemudian anggaran pendidikan sebesar Rp 769,1 triliun yang akan digunakan untuk PIP dan KIP kuliah, sekolah rakyat, sekolah unggul garuda, beasiswa, kesejahteraan guru/dosen.
Lalu, anggaran kesehatan sebesar Rp 244 triliun untuk program jaminan kesehatan nasional, cek kesehatan gratis, hingga revitalisasi rumah sakit. Kemudian program prioritas selanjutnya, yakni pertahanan semesta untuk modernisasi alutsista hingga kesejahteraan prajurit. Serta program akselerasi investasi dan perdagangan.
"Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM. 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih terbentuk memberikan kemudahan akses sembako, logistik, pupuk, dan layanan keuangan," tambah Purbaya.
Tonton juga video "Anggaran MBG Terancam Ditarik, Kepala BGN: Rp 71 T Pasti Terserap" di sini:
(acd/acd)
