Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk segera merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Percepatan belanja dinilai sangat mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.
Tito mengatakan setiap bulan pihaknya melakukan pertemuan secara online dengan seluruh Pemda untuk membacakan realisasi APBD seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Dengan begitu harapannya seluruh daerah dapat berkompetisi merealisasikan target pendapatan dan belanja dengan cepat.
"Kami memiliki namanya SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang bisa membaca pendapatan belanja daerah itu real time. Jadi setiap bulan saya bacakan supaya daerah ada iklim kompetitif, yang pendapatannya rendah kan pasti malu. Yang tinggi ya kita berikan reward, yang rendah pasti malu. Belanja juga gitu. Tujuannya adalah memacu daerah supaya pendapatan sesuai target dan belanjanya tinggi supaya ada uang beredar di masyarakat," kata Tito kepada wartawan, dikutip Kamis (25/9/2025).
Tito sempat menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kementerian Keuangan pada Senin (22/9). Dalam pertemuan tersebut, keduanya sepakat untuk meningkatkan peran belanja daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Persis yang disampaikan Pak Menteri Keuangan, mesin pemerintah (untuk dorong pertumbuhan ekonomi). Mesin pemerintah ini nggak hanya pusat, tapi juga daerah. Nah daerah ini tanggung jawab utamanya adalah Mendagri," ucapnya.
Tito menyebut awal Oktober 2025 akan ada Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Realisasi Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia dan Rakor tentang Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini untuk memastikan bahwa dua mesin pendorong pertumbuhan ekonomi (dari pemerintah dan swasta) bergerak.
"Karena kalau belanja pemerintah baik, swastanya juga bergerak. Pertumbuhan ekonomi akan terlihat naik atau turun," bebernya.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemerintah pusat telah menyalurkan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp 571,5 triliun sepanjang Januari-Agustus 2025. Realisasi itu mencapai 62,1% dari target dan meningkat 1,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Di sisi lain, belanja daerah pada periode yang sama justru anjlok 14,1%. Hal ini menandakan masih ada ruang belanja Pemda yang perlu dioptimalkan.
Tonton juga video "Tok! Paripurna DPR Setujui RAPBN 2026, Belanja Negara Rp 3.842,7 T" di sini:
(aid/kil)