.webp)
Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) Gedung Putih memperingatkan seluruh lembaga Federal AS untuk mempersiapkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal pegawai jika pemerintahan Presiden Donald Trump ditetapkan mengalami penutupan atau 'shutdown' pekan depan.
Di Amerika, pemerintah federal bisa saja mengalami penutupan ketika Kongres gagal menyepakati besaran anggaran operasional pemerintahan sebelum tahun fiskal dimulai. Hal ini membuat pemerintah federal AS melakukan pembatasan dan penghentian kegiatan, hingga merumahkan pekerja non-esensial.
Dalam hal ini, batas akhir persetujuan anggaran operasional pemerintah Federal AS berakhir bulan ini. Oleh karenanya, jika anggaran tersebut tak kunjung disetujui Kongres, per 1 Oktober seluruh program dan operasional pemerintahan Trump dapat terhenti.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Melansir CNN, Kamis (25/9/2025), dalam sebuah memo yang disampaikan Gedung Putih, lembaga-lembaga negara AS diminta untuk mempertimbangkan pemangkasan jumlah pegawainya yang bertugas dalam program-program federal yang tidak sesuai dengan prioritas Trump atau tak diwajibkan undang-undang untuk terus dilaksanakan.
"Kami tetap berharap bahwa Demokrat di Kongres tidak akan memicu penutupan dan langkah-langkah yang diuraikan di atas tidak akan diperlukan," tulis OMB dalam memo tersebut seperti dikutip CNN.
Tak berhenti di sana, setelah potensi penutupan operasional pemerintah berakhir, seluruh lembaga federal juga diminta untuk merevisi rencana pengurangan tenaga kerja mereka. Pemangkasan diminta menyasar program non-esensial Pemerintahan Trump. Artinya setelah shutdown ini para PNS yang bukan prioritas tetap berpotensi ter-PHK.
Kebijakan ini berbeda dengan penutupan pemerintah sebelumnya, dimana pegawai federal non-esensial dirumahkan tetapi kembali bekerja setelah Kongres menyetujui anggaran pemerintah alias APBN.
Memo tersebut menegaskan kembali posisi Gedung Putih dan menyebut partai oposisi Demokrat "gila". Bahkan OMB dengan tegas menyatakan bahwa mereka akan terus mendanai program prioritas utama Trump jika memang terjadi penutupan pemerintah.
Di sisi lain anggota Kongres Partai Demokrat, menilai memo tersebut hanyalah upaya intimidasi pemerintahan Trump agar pihaknya mau segera menyetujui anggaran yang dinilai Demokrat tidak sesuai.
"Donald Trump telah memecat pegawai federal sejak hari pertama (ia menjabat), bukan untuk memerintah, tetapi untuk menakut-nakuti," kata Schumer dalam sebuah pernyataan
"Ini bukan hal baru dan tidak ada hubungannya dengan pendanaan pemerintah. Pemecatan yang tidak perlu ini akan dibatalkan di pengadilan atau pemerintah akan mempekerjakan kembali para pegawai tersebut, seperti yang mereka lakukan baru-baru ini," jelasnya lagi.
Sebagai informasi, sebelumnya Presiden Donald Trump sempat memerintahkan badan pemerintahan federal untuk segera melakukan PHK secara besar-besaran pada Februari 2025 kemarin. Pemangkasan itu dilakukan dalam rangka efisiensi anggaran negara.
Kala itu PHK difokuskan pada pegawai pemerintahan yang masih dalam masa percobaan dan kontrak. Namun tidak menutup kemungkinan putaran berikutnya akan menargetkan pegawai negeri sipil (PNS) yang jumlahnya jauh lebih besar.
