.webp)
Usai insiden keracunan massal pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah mewajibkan semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS). Keracunan massal diduga karena kebersihan SPPG sebagai Dapur Umum MBG kurang terjaga dengan baik.
Ketentuan ini diputuskan berdasarkan hasil Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan KLB pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kementerian Kesehatan, Minggu siang kemarin. Kepemilikan sertifikat ini juga akan dicek untuk memastikan seluruh operasional SPPG berjalan sesuai standar.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bicara target semua dapur MBG memiliki sertifikat SLHS. Pemerintah menargetkan agar dalam hitungan beberapa minggu ke depan semua SPPG wajib memiliki SLHS.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Secepatnya, kita mungkin bicara target ya hitungan minggu harus sudah selesai semuanya untuk memastikan bahwa semua dapur memiliki SLHS," ujar Prasetyo usai rapat terbatas di kediaman Presiden, Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (28/9/2025) malam.
Secara khusus, Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar SPPG memperketat disiplin prosedur, utamanya masalah kebersihan dapur. Hal ini menjadi arahan utama menyusul kejadian keracunan massal pada program MBG.
"Terus terang Bapak Presiden dari kemarin memang memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat detail bahkan sangat teknis. Misalnya, berkenaan dengan masalah kedisiplinan prosedur, terutama masalah kebersihan, yang itu kaitannya juga dengan masalah air," ungkap Prasetyo.
Dalam Rakor MBG di Kementerian Kesehatan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah akan memantau ketat SLHS di setiap SPPG. Bahkan dia juga menekankan, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga mengoptimalkan peran Puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Keduanya akan terlibat aktif melakukan pemantauan rutin terhadap SPPG di wilayah masing-masing.
"Kami sudah meminta juga Menteri Kesehatan untuk mengoptimalkan atau mendiskusikan Puskesmas di seluruh tanah air dan juga UKS, yaitu, Usaha Kesehatan Sekolah, untuk ikut secara aktif. Tanpa diminta, aktif. Untuk ikut memantau SPPG secara rutin, berkala," tegas pria yang akrab disapa Zulhas tersebut.
(hal/ara)
