Pemerintah Beri Jaminan Penuh Program Listrik 10.000 MW

Jakarta - Pemerintah akan memberikan jaminan penuh untuk PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam mencari pembiayaan proyek pembangkit listrik 10.000 MW.Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung Depkeu, Jalan Lapangan Banteng, usai rakor mengenai listrik di Gedung Depkeu, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (6/8/2007)."Jadi untuk 10.000 MW dalam hal pembiayaan, dilihat dari berbagai macam aspek, dan diputuskan untuk membuat suatu penjaminan yang lebih mencerminkan risiko yang ditanggung oleh PLN, karena PLN 100 persen dimiliki oleh negara, dan proyek ini sangat penting untuk Indonesia," ujarnya.Dengan adanya penjaminan ini maka konsekuensinya Perpres No 86 tahun 2006 yang dulu dikeluarkan dalam bentuk penjaminan yang hubungannya hanya pendanaan yang bersifat kredit ekspor dari luar negeri harus diubah, untuk lebih mencerminkan kebijakan yang baru."Kalau Perpres itu diubah kemudian turunannya yaitu PMK juga harus diubah, yang lebih mencerminkan kebijakan pemerintah mengenai penjaminan plus berbagai karakter dari risiko yang ditanggung dalam penjaminan itu, maka kita akan ikut dalam melihat skema pembiayaannya yang dibutuhkan oleh PLN untuk mendanai pembangkitan ini," ujarnya.Pemerintah mengharapkan dengan adanya kebijakan baru ini, ada skema pembiayaan yang lebih murah dengan risiko yang lebih rendah, karena keterlibatan pemerintah sudah signifikan."Konsekuensi kedua karena dia menjadi risikonya tercermin dalam APBN begitu pemerintah memberikan jaminan penuh berarti pemerintah akan mengajukan dalam APBN, nota keuangan dalam hal ini mengenai kemungkinan dan tidaknya risiko itu terjadi apabila PLN mengalami kesulitan," ujarnya. (ddn/qom)