.webp)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bicara nasib anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang banyak menyebabkan kasus gangguan kesehatan atau keracunan. Terkait pelaksanaan itu disebut bukan merupakan wewenangnya.
Purbaya mengatakan tugasnya adalah memantau ketat serapan anggaran MBG. Bendahara Negara itu akan melihat perkembangannya sampai Oktober 2025 ini.
"MBG pelaksanaannya bukan di saya, tapi nanti saya akan lihat di akhir Oktober seperti apa," ujar Purbaya di Gedung Keuangan Negara (GKN) Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika serapan MBG bagus, maka anggarannya bisa ditambah. Jika sebaliknya atau anggaran dirasa tidak bisa terserap sampai akhir tahun, maka anggaran yang sudah dialokasikan akan dikurangi.
"Kalau bisa diserap ya udah nggak ini, kalau bagus ya nambah. Kalau nanti kita perkirakan ternyata dia nggak terserap sampai akhir Desember dengan dana yang ada, ya kita kurangi, gitu aja," ucap Purbaya.
Sebelumnya, saat pertemuan dengan Kepala BGN Dadan Hindayana pada Jumat (26/9), Purbaya mengatakan penyerapan anggaran program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu ternyata lebih bagus dari yang ia duga.
"Jadi saya pikir penyerapannya rendah, tapi ternyata lebih bagus dari yang saya perkirakan dan programnya multiplier effect ke perekonomian memang cukup signifikan," ujar Purbaya ditemui di Kantor BGN, Jakarta, Jumat (26/9).
Sebagai informasi, anggaran MBG tahun 2025 adalah sebesar Rp 71 triliun. Dikarenakan target penerima dipercepat hingga 82,9 juta orang sampai akhir tahun, pemerintah menyiapkan tambahan dana Rp 100 triliun di luar anggaran Rp 71 triliun yang sudah ada.
Awalnya BGN mengira bisa menyerap tambahan anggaran tersebut sebesar Rp 50 triliun, namun berdasarkan perhitungan ulang pihaknya memperkirakan hanya mampu menyerap tambahan anggaran Rp 28 triliun.
Serapan Anggaran MBG
Per 26 September 2025 realisasi anggaran MBG sebesar Rp 19,3 triliun. Realisasi itu belum ada setengahnya dari total anggaran Rp 71 triliun (sebelum ditambah) di 2025.
Wakil Kepala BGN, Nanik Deyang mengatakan alasan rendahnya serapan anggaran karena pihaknya berhati-hati dalam menggunakan dana tersebut. Ia menilai jika realisasi anggaran dipercepat, akan berdampak pada kualitas pelaksanaan program tersebut.
"Kalau untuk soal anggaran nanti kalau kita percepat, waduh kualitasnya malah banyak lagi nanti yang sakit kayak gini. Kenapa lama? Ya kita pilih dulu nih dapurnya bener nggak," kata Nanik dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (26/9).
Nanik menegaskan pihaknya harus berhati-hati dalam penggunaan anggaran tersebut. Sebab, dana tersebut merupakan uang rakyat sekaligus berkaitan dengan kesehatan anak-anak.
"Nah kalau ini kita hanya asal, yang penting ini masuk, dapur apa masuk, higienisnya gimana? Kita ngurus sertifikat aja kan nggak cepat juga itu, nanti untuk dapat itu? Saya khawatirnya, kita gas kenceng, yang penting anggaran terserap, tapi ternyata kualitas dapurnya nggak sesuai, ya kan?" terang Nanik.
Kendati begitu, ia juga tidak mau anggaran MBG diserap dengan lambat. Ia pun menyinggung terkait keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif.
Menurutnya, hal itu terjadi lantaran titik-titik lokasi tersebut sudah diajukan sebagai mitra SPPG, tapi tak kunjung dibangun fisiknya. Ia pun memberikan tenggat waktu hingga 45 hari dari pendaftaran sebagai mitra SPPG. Apabila tidak kunjung dibangun, pihaknya akan membatalkan sebagai mitra SPPG.
"Kira-kira nanti kita juga akan minta pada para bupati-wakil bupati, bener nggak yang fiktif-fiktif itu sudah ada dapurnya belum? Kalau yang sudah ada dapurnya sini, supaya kita bisa ini kan dulu gitu, daripada yang nggak punya dapur, dia cuma megang booking titik aja. Ini untuk dia gambling mungkin dari-dari siapa, investor lah dari mana dulu, nah ini kan juga memperlama," jelasnya.
